Pejabat Minta Dihomati: Memangnya Situ Siapa?

Ada satu hal menarik dalam dinamika pemerintahan kita. Setiap kali seseorang dilantik menjadi pejabat, masyarakat seolah selalu diingatkan untuk menghormati kedudukan mereka. Mereka dilabeli sebagai pemimpin, diberikan penghormatan di berbagai acara, bahkan tidak jarang diperlakukan sangat istimewa. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang rasanya jarang diajukan: apakah orang yang menduduki kursi jabatan tersebut sudah menunjukkan sikap yang pantas untuk dihormati?

​Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menyentuh persoalan paling mendasar dalam birokrasi kita. Sebab, penghormatan tidak seharusnya hanya turun dari sebuah jabatan, pangkat, atau kekuasaan semata. Ada etika dan perilaku yang harus menyertainya. Seseorang tidak otomatis menjadi pemimpin yang baik hanya karena ia memiliki kewenangan untuk mengatur orang lain.

​Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering disuguhi realita tentang bagaimana jabatan dapat mengubah cara seseorang memperlakukan lingkungan sekitarnya. Ketika belum memiliki kedudukan, seseorang bisa tampak begitu dekat dengan masyarakat, mudah ditemui, dan terbuka terhadap masukan. Namun, setelah posisi di pemerintahan didapat, sikap tersebut sering kali berubah. Jangankan untuk berdiskusi, untuk menemuinya saja masyarakat harus melewati birokrasi yang berbelit. Belum lagi jika urusannya adalah mencari jawaban atas keluhan yang disampaikan.

​Tentu saja, tidak semua pejabat bersikap demikian. Masih banyak aparatur negara yang bekerja sungguh-sungguh dan sadar akan tanggung jawabnya. Akan tetapi, kenyataan bahwa persoalan pelayanan publik dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat masih sering dikeluhkan menunjukkan satu hal: pembicaraan mengenai etika tidak boleh berhenti di atas kertas atau aturan formal belaka.

​Menurut saya, salah satu kesalahan terbesar dalam memahami jabatan publik adalah anggapan bahwa kewenangan membuat kedudukan seseorang lebih tinggi daripada yang lain. Padahal, kewenangan itu diberikan agar mereka mampu menyelesaikan persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara individual oleh masyarakat. Logikanya, semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul.

​Persoalan etika ini juga dapat dilihat dari cara seorang pejabat menghadapi kritik. Tidak sedikit perdebatan mengenai kebijakan yang akhirnya melenceng menjadi sentimen pribadi. Orang yang menyampaikan keberatan acap kali dianggap tidak menghargai pemimpin, atau dicap sebagai pihak yang selalu mencari-cari kesalahan. Padahal, masyarakat tidak memiliki kewajiban untuk selalu bertepuk tangan dan menyetujui setiap keputusan pemerintah.

​Kritik bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Justru melalui kritiklah seorang pejabat dapat mengetahui bagian mana dari mesin pemerintahannya yang belum berjalan semestinya. Jika setiap masukan dianggap sebagai ancaman, pemerintah akan kehilangan sumber informasi paling penting untuk memperbaiki pelayanan. Pemimpin yang hanya ingin mendengar pujian memang akan merasa nyaman, tetapi kenyamanan tersebut belum tentu mencerminkan keberhasilan.

​Hal lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana seorang pejabat memperlakukan masyarakat biasa yang tidak memiliki hubungan khusus dengannya. Apakah seorang warga akan mendapatkan pelayanan yang sama jika ia datang tanpa membawa "nama besar" atau relasi di lingkungan pemerintahan? Apakah mereka yang tidak memiliki kedekatan dengan pejabat tetap mendapat ruang untuk menyampaikan kepentingannya?

​Pertanyaan semacam ini mutlak diajukan, sebab keadilan tidak hanya diuji melalui pasal-pasal tertulis, tetapi juga melalui pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai fasilitas dan pelayanan yang seharusnya menjadi hak publik justru terasa seperti hak istimewa bagi orang-orang tertentu saja. Ketika kedekatan personal lebih menentukan daripada prosedur resmi, masyarakat akan semakin sulit untuk menaruh percaya.

​Kita juga perlu berhati-hati dalam mengukur parameter keberhasilan seorang pejabat. Banyaknya kegiatan seremonial, pembangunan fasilitas, atau pencapaian program di atas kertas memang bisa menjadi bagian dari indikator kinerja. Namun, semua itu tidak cukup untuk memotret kualitas kepemimpinannya. Ada pertanyaan yang lebih esensial: apakah masyarakat benar-benar merasa terbantu? Apakah keputusan yang diambil sudah mempertimbangkan kebutuhan warga?

​Sebuah pembangunan mungkin terlihat megah saat diresmikan, tetapi nilainya akan jauh berbeda jika masyarakat yang seharusnya menerima manfaat justru tidak dilibatkan. Keberhasilan semestinya tidak hanya diukur dari apa yang bisa dipamerkan ke publik, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan oleh warga.

​Beruntungnya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengawasi tindak-tanduk pemegang kekuasaan. Media sosial membuat informasi dan kritik dapat disalurkan dengan sangat cepat. Namun lucunya, ruang digital ini juga memperlihatkan bagaimana sebagian pejabat lebih rajin muncul ketika ada kegiatan yang mendatangkan publisitas positif, sementara persoalan yang mendesak untuk diklarifikasi justru sepi dari tanggapan.

​Tentu, tidak semua persoalan dapat diselesaikan melalui media sosial. Akan tetapi, keterbukaan seharusnya sudah menjadi napas dalam menjalankan pemerintahan. Masyarakat tidak selalu menuntut jawaban ajaib yang menyenangkan. Sering kali, mereka hanya ingin mendapatkan penjelasan yang jujur mengenai alasan suatu keputusan diambil dan apa solusi ke depannya.

​Di titik inilah etika memainkan perannya yang sejati. Etika bukan sekadar tata krama tentang bagaimana seseorang harus bersikap dalam acara resmi atau saat berhadapan dengan atasannya. Etika justru terlihat paling terang ketika tidak ada kamera yang menyorot, ketika tidak ada plakat penghargaan yang menanti, dan ketika seorang pejabat berhadapan dengan warga biasa yang sama sekali tidak bisa memberikan keuntungan kepadanya.

​Oleh karena itu, membenahi mental pejabat tidak cukup hanya dengan seruan agar mereka bekerja profesional. Pengawasan harus tetap berjalan, aturan wajib ditegakkan, dan setiap penyalahgunaan wewenang harus mendapat konsekuensi. Namun, yang tidak kalah penting adalah membangun ulang kesadaran bahwa jabatan publik bukanlah tiket terusan untuk menuntut perlakuan istimewa.

​Di sisi lain, masyarakat pun memiliki peran besar untuk menjaga agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan. Menghormati pemimpin bukan berarti harus menutup mata terhadap kesalahan. Menghargai pemerintah bukan berarti harus kehilangan keberanian untuk melayangkan keberatan. Demokrasi justru tumbuh sehat lewat masyarakat yang berani bertanya dan pejabat yang bersedia memberikan pertanggungjawaban.

​Pada akhirnya, masa jabatan seseorang pasti akan habis. Ruang kerjanya akan ditempati orang lain, wewenangnya akan berpindah tangan, dan penghormatan yang dahulu selalu diterima belum tentu lagi mengiringi kehidupannya. Namun, cara seseorang memperlakukan masyarakat akan meninggalkan rekam jejak yang jauh lebih abadi daripada masa jabatannya itu sendiri.

​Barangkali sudah saatnya kita mengubah cara memandang penghormatan terhadap pejabat publik. Jangan melulu bertanya apakah masyarakat sudah menghormati pemimpinnya. Pertanyaan yang sama juga perlu diarahkan kepada mereka yang sedang memegang kekuasaan: sudahkah mereka menghormati orang-orang yang menitipkan amanah tersebut?

​Sebab, jabatan mungkin memberikan seseorang kekuasaan untuk memerintah, tetapi tidak akan pernah memberikan hak untuk merendahkan orang yang dipimpinnya.