
Adies Kadir
Hakim Mahkamah Konstitusi sejak 5 Februari 2026; sebelumnya Wakil Ketua DPR RI
Adies Kadir dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada 5 Februari 2026 menggantikan Arief Hidayat yang pensiun. Sebelumnya ia Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Golkar.
RoastingGolkar menonaktifkan Adies Kadir pada September 2025, dan pada Februari 2026 ia memakai toga hakim konstitusi. Dari nonaktif ke satu dari sembilan penjaga konstitusi dalam lima bulan, tanpa transit.
Prosesnya ramai. DPR memilihnya di rapat paripurna, Keppres terbit, sumpah diucapkan di depan Prabowo pada 5 Februari, dan 21 pakar hukum CALS mengajukan keberatan. Panggungnya rapi, kolom komentar akademisi hukum ramai. Dua stempel resmi turun dalam hitungan hari, kecepatan yang biasanya hanya terlihat di antrean tiket konser.
Sebelumnya MKD DPR memutuskan ia tidak terbukti melanggar kode etik, sambil memintanya berhati-hati menyampaikan informasi. Pesan itu cocok ditempel di meja hakim: sekarang ia menyampaikan informasi lewat putusan, dan palunya tidak bisa diralat lewat jumpa pers.
MKMK kemudian tidak menerima laporan etik terhadapnya karena tindakan yang dilaporkan terjadi saat ia masih anggota DPR. Alasan yang elegan: apa pun sebelum toga tidak ikut dibawa masuk ke ruang sidang. Seperti ruang ganti, semuanya ditinggal di loker.
Lalu 27 penggugat, termasuk 19 guru besar dan dosen serta delapan komunitas mahasiswa hukum, membawa pengangkatannya ke PTUN Jakarta dengan nomor perkara 214. Hakim konstitusi yang pengangkatannya sedang diperiksa hakim lain: tontonan estafet, tongkatnya palu.
Ia pun mundur dari Golkar tepat sebelum berganti toga. Tombol nonaktif tampaknya hanya bekerja di partai. Di jalur konstitusi, tombolnya diganti jubah.
Roasting-nya gimana?
Fakta singkat Adies Kadir
- Jabatan
- Hakim Mahkamah Konstitusi sejak 5 Februari 2026; sebelumnya Wakil Ketua DPR RI
- Profesi
- Hakim Konstitusi, Politikus
- Rekam jejak
- 8 fakta dari 4 media, 2025 sampai 2026
- Terakhir disorot
- 1 Juli 2026
- Diperbarui
- 22 November 2026
Penilaian redaksi
Kecepatan karier
Nonaktif di Golkar September 2025, hakim konstitusi Februari 2026. Transfer tanpa masa jeda.
Penerimaan akademisi
Dilirik 21 pakar hukum dan 27 penggugat. Perhatian sebanyak itu biasanya didapat penyanyi.
Jalur etik
MKD tak menemukan pelanggaran, MKMK tak menerima laporan. Bersih di lembaga, ramai di kolom komentar.
Ganti kostum
Menanggalkan keanggotaan Golkar sebelum berganti toga. Ritmenya rapi.
Rekam jejak
Setiap fakta di bawah diambil dari pemberitaan media yang disebutkan. Kalimat di balon hijau adalah cuitan redaksi.
- 01
Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK digugat ke PTUN Jakarta dengan nomor perkara 214/G/2026/PTUN.JKT oleh 27 penggugat dari CALS dan komunitas mahasiswa hukum. (Merdeka.com)
Cuitan redaksiGiliran PTUN. Putusannya tak bisa diralat lewat jumpa pers, siapa pun yang berbicara.
- 02
Laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Hakim MK Adies Kadir tidak diterima Majelis Kehormatan MK, dan pelapor berencana membawanya ke PTUN. (Kompas.com)
Cuitan redaksiLaporan kandas, tapi mesin pelapor belum dimatikan.
- 03
Pakar hukum menanggapi keberatan 21 pakar hukum yang tergabung dalam CALS atas pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim MK dan perdebatan itu masih berlangsung. (Merdeka.com)
Cuitan redaksiDua puluh satu pakar menyerahkan keberatan. Jumlah itu sudah cukup untuk satu tim futsal.
- 04
Adies Kadir mengucap sumpah jabatan sebagai Hakim MK di depan Presiden Prabowo di Istana Negara dan menggantikan Arief Hidayat yang pensiun. (Okezone)
Cuitan redaksiToga merah, peci hitam. Soal putusan, menyusul.
- 05
DPR memilih Adies Kadir sebagai Hakim MK dari unsur DPR dalam Rapat Paripurna dan Presiden Prabowo menandatangani Keppres pengangkatannya. (Merdeka.com)
Cuitan redaksiParipurna, Keppres, sumpah: tiga stempel dalam satu pekan, tanpa tanda tanya.
- 06
Sekjen Golkar Sarmuji mengatakan Adies Kadir, yang saat itu calon Hakim MK, sudah mengundurkan diri dari Partai Golkar. (Antara)
Cuitan redaksiMundur dari partai sebelum ganti toga. Urutan berpakaian yang patut dicontoh.
- 07
MKD DPR memutuskan Adies Kadir tidak terbukti melanggar kode etik dan memintanya berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku. (Merdeka.com)
Cuitan redaksiDiminta berhati-hati menyampaikan informasi. Nasihat yang akan kembali relevan begitu ia memegang palu.
- 08
Partai Golkar menonaktifkan Adies Kadir dari keanggotaan DPR RI terhitung 1 September 2025 melalui keputusan yang diteken Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan Sekjen Sarmuji. (Merdeka.com)
Cuitan redaksiStatus nonaktif terpendek di dunia perpolitikan: lima bulan, lalu naik ke toga.
Tanya jawab
Siapa Adies Kadir?
Adies Kadir dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada 5 Februari 2026 menggantikan Arief Hidayat yang pensiun. Sebelumnya ia Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Golkar.
Apa jabatan Adies Kadir sekarang?
Per November 2026, Adies Kadir tercatat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sejak 5 Februari 2026; sebelumnya Wakil Ketua DPR RI.
Apa saja kontroversi dan momen penting Adies Kadir?
1 Juli 2026: Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK digugat ke PTUN Jakarta dengan nomor perkara 214/G/2026/PTUN.JKT oleh 27 penggugat dari CALS dan komunitas mahasiswa hukum. 5 Maret 2026: Laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Hakim MK Adies Kadir tidak diterima Majelis Kehormatan MK, dan pelapor berencana membawanya ke PTUN. 9 Februari 2026: Pakar hukum menanggapi keberatan 21 pakar hukum yang tergabung dalam CALS atas pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim MK dan perdebatan itu masih berlangsung.
Kapan Adies Kadir terakhir jadi sorotan?
1 Juli 2026. Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim MK digugat ke PTUN Jakarta dengan nomor perkara 214/G/2026/PTUN.JKT oleh 27 penggugat dari CALS dan komunitas mahasiswa hukum. (Merdeka.com)









