
Andi Mallarangeng
Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat; mantan Menpora dan juru bicara kepresidenan
Politikus Partai Demokrat yang kini Ketua Dewan Pakar. Ia pernah menjadi juru bicara kepresidenan di era SBY dan Menteri Pemuda dan Olahraga sebelum mundur pada Desember 2012.
RoastingAndi Mallarangeng pernah bilang demo tiga kali sehari di Istana boleh saja. Kini jabatannya Ketua Dewan Pakar, dan kepakarannya teruji: partainya siap mendukung Prabowo sepuluh tahun, sementara Ketua Umumnya berpidato bahwa kekuasaan ada batasnya.
Pada Februari ia sudah menjamin dukungan sepuluh tahun untuk Prabowo, lengkap dengan klausul konstitusi supaya tidak dituduh ngawur. Pekerjaan Dewan Pakar adalah menafsirkan pidato ketua umum, dan itu tidak mudah. Pidato kekuasaan ada batasnya, kata Andi, tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2029. Partai pada saat yang sama mengkaji peluang AHY maju di Pilpres 2029. Tidak berkaitan, tetapi sedang dikaji. Pakar sungguh bekerja.
Karier juru bicaranya dibuka dengan kalimat yang tak lekang: ruang dialog selalu terbuka, hanya ruang dialog dengan presiden yang sementara tertutup. Dialog dibuka seluas-luasnya, asal lewat juru bicara, dan juru bicara sudah ada.
Pada Desember 2012 ia mundur dari kursi Menpora karena tak mau jadi beban kabinet. Empat belas tahun kemudian ia mendukung kabinet yang lain, kali ini sampai sepuluh tahun. Dulu mundur demi kabinet, kini bertahan demi kabinet.
Soal kursi wapres yang kosong, ia mengingatkan peristiwa itu sudah terjadi empat kali, termasuk setelah Gibran mundur. Pakar sejati: membuat kursi kosong terdengar seperti tradisi. Di Istana boleh demo tiga kali sehari. Di Dewan Pakar boleh bergeser sikap tiga kali sehari: sepuluh tahun didukung, batas kekuasaan dikaji, kosong wapres dianggap biasa.
Roasting-nya gimana?
Fakta singkat Andi Mallarangeng
- Jabatan
- Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat; mantan Menpora dan juru bicara kepresidenan
- Profesi
- Politikus, Ketua Dewan Pakar Demokrat, Mantan Menpora
- Rekam jejak
- 8 fakta dari 5 media, 2008 sampai 2026
- Terakhir disorot
- 18 November 2026
- Diperbarui
- 22 November 2026
Penilaian redaksi
Juru Bicara Dialog
Ruang dialog terbuka, ruang presiden tertutup. Antrean dialog lewat jubir.
Tafsir Pidato Ketua Umum
Tidak berkaitan dengan 2029, tetapi dikaji untuk 2029. Pakar membaca antar baris.
Konsistensi Dukungan
Sepuluh tahun untuk Prabowo, batas kekuasaan untuk pidato. Dua-duanya ditulis rapi.
Sejarah Kursi Kosong
Empat kali terjadi, jadi biasa. Keempatnya mungkin belum sempat diundang.
Rekam jejak
Setiap fakta di bawah diambil dari pemberitaan media yang disebutkan. Kalimat di balon hijau adalah cuitan redaksi.
- 01
Andi Mallarangeng menyebut kekosongan jabatan wakil presiden sudah terjadi empat kali, termasuk setelah pengunduran diri Gibran, dan mekanisme pengisiannya mengacu pada Pasal 8 UUD 1945. (Warta Ekonomi)
Cuitan redaksiKursi kosong ternyata punya sejarah panjang. Tinggal menunggu siapa yang duduk, untuk kelima kalinya.
- 02
Andi Mallarangeng menyatakan pidato AHY soal kekuasaan ada batasnya tak berkaitan dengan Pilpres 2029, sembari mengatakan internal Demokrat terus mengkaji peluang AHY maju di Pilpres 2029. (Kompas)
Cuitan redaksiTidak ada kaitannya, tetapi dikaji. Kajian tanpa kaitan, ilmu baru dari Dewan Pakar.
- 03
Ketua Dewan Pakar Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan partainya siap mendukung Prabowo sampai 10 tahun sesuai batasan konstitusi, saat ditemui di Magelang. (Kompas)
Cuitan redaksiDukungan sepuluh tahun dibungkus konstitusi. Garansi paling lengkap yang bisa dibeli di Magelang.
- 04
Sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat kubu AHY, Andi Mallarangeng menilai Demokrat kubu Moeldoko ilegal karena tidak merujuk pada AD/ART 2020, dan menyebut tudingan kubu itu sebagai pengalihan isu. (Jawa Pos)
Cuitan redaksiDunia politik, tempat AD/ART dibaca lebih tekun daripada kitab suci pemiliknya.
- 05
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding Andi Mallarangeng dan menguatkan putusan tingkat pertama. (Berita Satu)
Cuitan redaksiPutusan banding tercatat netral. Sisanya urusan sejarah.
- 06
Andi Mallarangeng divonis bersalah korupsi proyek P3SON Hambalang dengan pidana penjara empat tahun, denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan. (Antara)
Cuitan redaksiFakta tercatat, tidak ada yang perlu ditambahi lelucon.
- 07
Andi Mallarangeng menyatakan mundur dari jabatan Menpora, berkaitan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam proyek Hambalang, dengan alasan tak mau menjadi beban bagi kabinet SBY. (Kompas)
Cuitan redaksiPamit demi kabinet, tulis berita hari itu. Bagian lainnya tercatat di putusan berikutnya.
- 08
Sebagai juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng mendapat mandat Presiden SBY untuk urusan demonstrasi dan dialog dengan demonstran penolak kenaikan harga BBM, dan menyebut demo tiga kali sehari di Istana boleh saja. (Kompas)
Cuitan redaksiDialog dibuka, tetapi pintu presiden tetap ditutup, jubirnya yang mengangkat telepon.
Tanya jawab
Siapa Andi Mallarangeng?
Politikus Partai Demokrat yang kini Ketua Dewan Pakar. Ia pernah menjadi juru bicara kepresidenan di era SBY dan Menteri Pemuda dan Olahraga sebelum mundur pada Desember 2012.
Apa jabatan Andi Mallarangeng sekarang?
Per November 2026, Andi Mallarangeng tercatat sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Demokrat; mantan Menpora dan juru bicara kepresidenan.
Apa saja kontroversi dan momen penting Andi Mallarangeng?
18 November 2026: Andi Mallarangeng menyebut kekosongan jabatan wakil presiden sudah terjadi empat kali, termasuk setelah pengunduran diri Gibran, dan mekanisme pengisiannya mengacu pada Pasal 8 UUD 1945. 15 September 2026: Andi Mallarangeng menyatakan pidato AHY soal kekuasaan ada batasnya tak berkaitan dengan Pilpres 2029, sembari mengatakan internal Demokrat terus mengkaji peluang AHY maju di Pilpres 2029. 11 Februari 2026: Ketua Dewan Pakar Demokrat Andi Mallarangeng menyatakan partainya siap mendukung Prabowo sampai 10 tahun sesuai batasan konstitusi, saat ditemui di Magelang.
Kapan Andi Mallarangeng terakhir jadi sorotan?
18 November 2026. Andi Mallarangeng menyebut kekosongan jabatan wakil presiden sudah terjadi empat kali, termasuk setelah pengunduran diri Gibran, dan mekanisme pengisiannya mengacu pada Pasal 8 UUD 1945. (Warta Ekonomi)









