
Bambang Widjojanto
Advokat; mantan Wakil Ketua KPK; kuasa hukum pemohon sengketa syarat pendidikan Gibran di MK
Advokat dan mantan Wakil Ketua KPK yang akrab disapa BW. Ia berulang kali tampil sebagai kuasa hukum di sengketa pemilu di MK, termasuk kubu Prabowo-Sandi 2019, Anies-Muhaimin 2024, dan perkara syarat pendidikan Gibran 2026.
RoastingBambang Widjojanto berperkara di MK dengan keyakinan orang yang sudah menerima putusannya lebih dulu. Maret 2024: Mahkamah dipastikan membatalkan hasil pemilu. September 2026: panggil wakil presiden dan dua menteri sekaligus. Permintaannya tidak pernah satuan, selalu paket.
Ia pernah menjabat wakil ketua KPK, dan kini memimpin barisan kuasa hukum dengan ketegasan yang sama. Pada 2019 ia berargumen bahwa calon tidak boleh menjabat di BUMN setelah sah mencalonkan, dan mengaku memegang buktinya. Pada sidang berikutnya hakim menegurnya karena pindah-pindah tempat duduk. Di ruang sidang, argumen boleh pindah kubu, kursi tidak boleh pindah tempat.
Syarat pendidikan Gibran, katanya, bukan sekadar masalah administratif, melainkan ada indikasi manipulatif. Ia lalu membacakan delapan petitum pada malam yang sama, dan petitum pertama sudah berisi kesimpulan: kabulkan seluruhnya. Pembukaan yang efisien. Isi perkara tinggal menyusul.
Pada 30 September ia menyurati Ketua MK agar Gibran, Menteri Pendidikan, dan Menteri Hukum dipanggil memberi keterangan. Tiga nama dalam satu surat, seperti mengundang tiga tetangga ke satu hajatan. Setelah putusan, tuntutannya bertambah: jajaran KPU yang meloloskan Gibran harus dikenai sanksi, karena Pasal 18 Ayat 3 PKPU disebutnya diselundupkan.
Satu pasal selundupan, tuntutannya diskualifikasi, sanksi, dan pengunduran diri yang menurut rekannya jauh lebih terhormat. Di meja BW, satu petitum selalu beranak paket. Beli satu, dapat tiga.
Roasting-nya gimana?
Fakta singkat Bambang Widjojanto
- Peran
- Advokat; mantan Wakil Ketua KPK; kuasa hukum pemohon sengketa syarat pendidikan Gibran di MK
- Profesi
- Advokat, Mantan Wakil Ketua KPK
- Rekam jejak
- 7 fakta dari 5 media, 2019 sampai 2026
- Terakhir disorot
- 6 Oktober 2026
- Diperbarui
- 22 November 2026
Penilaian redaksi
Daya Yakin
Putusan dipastikan sebelum sidang selesai dibuka. Percaya diri tingkat mahkamah.
Permintaan Paket
Satu wapres dan dua menteri dalam satu surat. Tidak pernah ada permintaan satuan.
Manajemen Tempat Duduk
2019 ditegur karena pindah kursi. Berkoordinasi dari belakang, katanya.
Kosa Kata Petitum
Delapan petitum, yang pertama langsung mengabulkan seluruhnya. Kesimpulan di halaman depan.
Rekam jejak
Setiap fakta di bawah diambil dari pemberitaan media yang disebutkan. Kalimat di balon hijau adalah cuitan redaksi.
- 01
Usai pembacaan putusan MK, Bambang menyatakan KPU melanggar prinsip keakuratan UU Pemilu lewat Pasal 18 Ayat 3 PKPU 19/2023 yang ia sebut diselundupkan, dan menilai jajaran KPU harus dikenai sanksi. (Tribunnews)
Cuitan redaksiSelundupan satu pasal, tuntutannya tiga: sanksi, mundur, plus diskusi lanjutan.
- 02
Bambang menyampaikan kepada majelis MK bahwa pemohon telah menyurati Ketua MK pada 28 September untuk meminta Gibran, Menteri Pendidikan, dan Menteri Hukum dipanggil memberi keterangan pada tahap pembuktian. (Detik)
Cuitan redaksiTiga nama, satu surat, nol keberatan soal ongkos kirim. Konsep surat dinas ala paket hemat.
- 03
Bambang membacakan delapan petitum pemohon pada sidang MK malam sebelumnya, dengan petitum pertama meminta MK mengabulkan permohonan seluruhnya dan petitum lain meminta diskualifikasi Gibran. (Kompas)
Cuitan redaksiDelapan petitum dibaca malam hari. Panitia tidur dengan kesimpulan sebagai bantal.
- 04
Sebagai kuasa hukum pemohon perkara syarat pendidikan Gibran di MK, Bambang menyebut persoalannya bukan sekadar administratif tetapi ada indikasi manipulatif. (Kompas)
Cuitan redaksiDari administratif naik kelas ke manipulatif. Kenaikan pangkat yang jarang dirayakan.
- 05
Sebagai anggota tim hukum Anies-Muhaimin pada sidang perdana sengketa Pilpres 2024, Bambang menyatakan MK dipastikan akan membatalkan hasil pemilu yang diperoleh dari penyalahgunaan kewenangan presiden. (Kompas)
Cuitan redaksiDipastikan, katanya, di sidang yang baru dibuka. Keyakinan yang datang sebelum acara.
- 06
Dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di MK, hakim menegur Bambang Widjojanto karena berpindah-pindah tempat duduk saat berkomunikasi dengan kuasa hukum 02 di belakangnya. (Warta Ekonomi)
Cuitan redaksiKoordinasi dari belakang, kata hakim. Keadilan ternyata punya denah tempat duduk.
- 07
Sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyatakan calon presiden dan wakil presiden tidak boleh memegang jabatan di BUMN setelah sah mencalonkan, dan mengklaim memegang bukti soal itu. (JPNN)
Cuitan redaksiKlaim pegang bukti disampaikan di depan gedung. Buktinya biasanya di sidang.
Tanya jawab
Siapa Bambang Widjojanto?
Advokat dan mantan Wakil Ketua KPK yang akrab disapa BW. Ia berulang kali tampil sebagai kuasa hukum di sengketa pemilu di MK, termasuk kubu Prabowo-Sandi 2019, Anies-Muhaimin 2024, dan perkara syarat pendidikan Gibran 2026.
Apa pekerjaan Bambang Widjojanto sekarang?
Per November 2026, Bambang Widjojanto tercatat sebagai Advokat; mantan Wakil Ketua KPK; kuasa hukum pemohon sengketa syarat pendidikan Gibran di MK.
Apa saja kontroversi dan momen penting Bambang Widjojanto?
6 Oktober 2026: Usai pembacaan putusan MK, Bambang menyatakan KPU melanggar prinsip keakuratan UU Pemilu lewat Pasal 18 Ayat 3 PKPU 19/2023 yang ia sebut diselundupkan, dan menilai jajaran KPU harus dikenai sanksi. 30 September 2026: Bambang menyampaikan kepada majelis MK bahwa pemohon telah menyurati Ketua MK pada 28 September untuk meminta Gibran, Menteri Pendidikan, dan Menteri Hukum dipanggil memberi keterangan pada tahap pembuktian. 22 September 2026: Bambang membacakan delapan petitum pemohon pada sidang MK malam sebelumnya, dengan petitum pertama meminta MK mengabulkan permohonan seluruhnya dan petitum lain meminta diskualifikasi Gibran.
Kapan Bambang Widjojanto terakhir jadi sorotan?
6 Oktober 2026. Usai pembacaan putusan MK, Bambang menyatakan KPU melanggar prinsip keakuratan UU Pemilu lewat Pasal 18 Ayat 3 PKPU 19/2023 yang ia sebut diselundupkan, dan menilai jajaran KPU harus dikenai sanksi. (Tribunnews)









