
Eddy Hiariej
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI, guru besar hukum pidana UGM
Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada yang kini menjabat Wakil Menteri Hukum. Dikenal sebagai juru bicara pemerintah untuk KUHP dan KUHAP baru. KPK menerbitkan SP3 atas perkaranya pada Agustus 2026 karena praperadilan yang ia menangkan.
RoastingWakil Menteri Hukum yang paling sering menjelaskan hukum acara, dan paling sering diminta menjelaskan ulang. Dalam sebulan ia menyebut KUHAP baru melindungi warga dari aparat, mengontrol polisi, dan sudah digugat enam kali. Perlindungan yang laris sampai antre di Mahkamah Konstitusi.
Tugasnya tampak ringan: meyakinkan negeri bahwa polisi tidak jadi super power. Ia bertanya balik di jumpa pers, siapa bilang polisi tidak bisa dikontrol. Pertanyaan retoris dengan satu kelemahan: jawabannya sudah dikirim banyak orang lewat 15 gugatan KUHP dan 6 gugatan KUHAP.
Di sidang MK ia menjelaskan bahwa praperadilan tidak boleh dicicil, karena sembilan upaya paksa bisa jadi sembilan kali peradilan. Hitungan yang rapi, ahli hukum acara yang hafal betul bagaimana pasal itu bekerja, dari kursi pemerintah maupun kursi pemohon. Sembilan kali peradilan menurutnya terlalu banyak. Sembilan kali tepuk tangan, tidak ada yang keberatan.
Di urusan anggaran ia santai: efisiensi tidak menurunkan kualitas layanan, realisasi 90,46 persen, yang dipotong cuma perjalanan dinas. Sebuah kementerian yang mengencangkan sabuk dengan menyetop tiket pesawat, bukan menyetop rapat soal tiket pesawat.
RUU Advokat masuk Prolegnas 2026 tapi belum dibicarakan di internal pemerintah. RUU Perampasan Aset segera disahkan dan ia sudah hafal tujuh jenis tindak pidana yang akan dijaring. Satu RUU belum dimulai, satu hampir selesai. Itu memang pola kerja dunia hukum: yang terlambat dikejar, yang cepat dibacakan.
Agustus kemarin SP3 untuk perkaranya terbit karena ia menang praperadilan. Mungkin itu alasan ia begitu rinci menjelaskan praperadilan ke hakim konstitusi: pengalaman langsung, tanpa perlu dicicil.
Roasting-nya gimana?
Fakta singkat Eddy Hiariej
- Jabatan
- Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI, guru besar hukum pidana UGM
- Profesi
- Wakil Menteri Hukum, Guru Besar Hukum Pidana
- Rekam jejak
- 8 fakta dari 5 media, 2026
- Terakhir disorot
- 18 November 2026
- Diperbarui
- 22 November 2026
Penilaian redaksi
Juru Bicara KUHAP
Menjelaskan KUHAP di tiap forum. Naskahnya cepat habis, penjelasannya belum.
Hitungan Praperadilan
Sembilan upaya paksa sama dengan sembilan kali peradilan. Matematika hukum yang pasti dihafal calon penguji.
Disiplin Anggaran
Realisasi 90,46 persen dan efisiensi tanpa susut layanan. Perjalanan dinas jadi tumbal yang paling hemat protes.
Kecepatan Regulasi
RUU Advokat masih nol, RUU Perampasan Aset hampir ketok. Dua tempo yang tidak bisa dibandingkan.
Rekam jejak
Setiap fakta di bawah diambil dari pemberitaan media yang disebutkan. Kalimat di balon hijau adalah cuitan redaksi.
- 01
Di Gedung DPR, Eddy Hiariej menjelaskan cakupan RUU Perampasan Aset yang segera disahkan, meliputi korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, dan penipuan berbasis teknologi. (Kompas)
Cuitan redaksiRUU yang bertahun-tahun ditunggu akhirnya hampir ketok palu. Sekarang yang tersisa tinggal siapa yang pertama dibacakan di awal acara.
- 02
Dalam sidang MK yang menguji UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Eddy Hiariej menyebut jika tiap upaya paksa bisa dipraperadilankan terpisah, sembilan upaya paksa bisa menjadi sembilan kali peradilan. (Tribunnews)
Cuitan redaksiPemerintah keberatan dengan peradilan yang dicicil. Sementara cicilan kredit motor di luar sidang masih dianggap wajar.
- 03
KPK menerbitkan SP3 untuk perkara yang menyeret nama Wamenkum Eddy Hiariej dan dua asisten pribadinya, karena ketiganya memenangkan praperadilan, menurut juru bicara KPK. (Viva)
Cuitan redaksiStatus resmi: SP3. Tidak ada komentar redaksi selain bahwa dokumen itu sudah resmi dan jelas.
- 04
Dalam rapat kerja Komisi XIII DPR, Eddy Hiariej mengatakan Kemenkum merealisasikan anggaran 2025 sebesar Rp2,76 triliun atau 90,46 persen, dan efisiensi tidak menurunkan kualitas layanan hukum. (Antara)
Cuitan redaksiRealisasi 90,46 persen. Sembilan persen sisanya pasti tersimpan di pos yang sama dengan sembilan upaya paksa.
- 05
Eddy Hiariej mengatakan UU Advokat masuk Prolegnas 2026 atas insentif pemerintah, tetapi pemerintah belum membahasnya di internal. (Tribunnews)
Cuitan redaksiMasuk Prolegnas tapi belum dibicarakan. RUU-nya sudah punya KTP, belum punya alamat.
- 06
Pada webinar sosialisasi UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Eddy Hiariej mengatakan hukum acara pidana dibuat untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. (Tribunnews)
Cuitan redaksiFungsi to protect, katanya. Bahasa Inggrisnya dipakai supaya terdengar seperti perlindungan yang sudah disahkan secara internasional.
- 07
Dalam sosialisasi KUHP di Kemenkum, Wamenkum Eddy Hiariej menyebut sudah ada 15 gugatan terkait KUHP dan 6 gugatan terkait KUHAP ke Mahkamah Konstitusi. (Detik)
Cuitan redaksiDua puluh satu gugatan dan masih ia sebut pada dasarnya tidak keluar dari 14 pasal. Kode etik penjelasan: kalau nyaris, tetap dihitung berhasil.
- 08
Eddy Hiariej membantah opini bahwa KUHAP baru, yang mulai berlaku 2 Januari 2026, membuat polisi super power, dan menyebut kontrol terhadap polisi justru lebih ketat. (Tribunnews)
Cuitan redaksiSiapa bilang polisi tidak bisa dikontrol, katanya. Dari 15 gugatan di MK, tampaknya ada yang mengacungkan tangan.
Tanya jawab
Siapa Eddy Hiariej?
Guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada yang kini menjabat Wakil Menteri Hukum. Dikenal sebagai juru bicara pemerintah untuk KUHP dan KUHAP baru. KPK menerbitkan SP3 atas perkaranya pada Agustus 2026 karena praperadilan yang ia menangkan.
Apa jabatan Eddy Hiariej sekarang?
Per November 2026, Eddy Hiariej tercatat sebagai Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI, guru besar hukum pidana UGM.
Apa saja kontroversi dan momen penting Eddy Hiariej?
18 November 2026: Di Gedung DPR, Eddy Hiariej menjelaskan cakupan RUU Perampasan Aset yang segera disahkan, meliputi korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, dan penipuan berbasis teknologi. 19 Oktober 2026: Dalam sidang MK yang menguji UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Eddy Hiariej menyebut jika tiap upaya paksa bisa dipraperadilankan terpisah, sembilan upaya paksa bisa menjadi sembilan kali peradilan. 3 Agustus 2026: KPK menerbitkan SP3 untuk perkara yang menyeret nama Wamenkum Eddy Hiariej dan dua asisten pribadinya, karena ketiganya memenangkan praperadilan, menurut juru bicara KPK.
Kapan Eddy Hiariej terakhir jadi sorotan?
18 November 2026. Di Gedung DPR, Eddy Hiariej menjelaskan cakupan RUU Perampasan Aset yang segera disahkan, meliputi korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, dan penipuan berbasis teknologi. (Kompas)









