Cangkeman: Berani Bicara Itu Baik!
Masuk
  • CANGKEMAN.ID
  • CERITAIN KERESAHANMU DI SINI!
  • NULIS DAPAT GOPAY Rp100.000
  • TONGKRONYANNYA PARA PENULIS
  • LIGA PENULIS INDONESIA
  • PUNYA EBOOK? JUAL DI SINI
  • ADA KERESAHAN JANGAN DIPENDAM, TULIS!
  • CANGKEMAN.ID
  • NULIS DAPAT GOPAY Rp100.000
  • LOGIN TANPA SIMPAN PASSWORD
Putra Nababan
Foto: Pramudya Bayu R, CC0, via Wikimedia Commons

Putra Nababan

Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, dapil DKI Jakarta I; mantan penyiar berita

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan DKI Jakarta I sejak 2019, bertugas di Komisi VII. Sebelum berpolitik ia dikenal sebagai jurnalis dan pembawa berita di RCTI.

Roasting

Putra Nababan dulu membacakan berita dari balik meja studio, sekarang ia membuat berita dari balik meja rapat. Peralihan karier paling mulus: teleprompter diganti naskah panja, kamera diganti notulen.

Delapan tahun di RCTI sebagai deputy chief editor sekaligus news anchor membuatnya hafal ritme: tarik napas, tatap kamera, jatuhkan kalimat tajam. Kalimat tajam itu ia bawa ke Senayan untuk urusan susu. Anjuran minum susu satu sampai dua kali seminggu supaya statistiknya bagus ia sebut 'statistik bohong'. Frekuensi segitu memang cocok untuk jadwal futsal, bukan untuk gizi. Ia bahkan menagih Kemenperin menetapkan target terukur, jenis permintaan yang biasanya hanya muncul di kuis cerdas cermat.

Portofolio Komisi VII-nya selebar lemari es: air kemasan Bali, pajak CV rintisan, UMKM oleh-oleh PON. Semua pintunya dibuka, belum tentu semuanya dingin. Ia minta Kemenperin mendukung Bali dengan kemasan biodegradable, minta Kemenekraf menagih Kementerian Keuangan soal tarif normal, dan menyebut PON sebagai lokomotif ekonomi daerah.

Soal PHK di media, ia mengaku sedih dan menyimpulkan pekerjaan jurnalis sudah tidak relevan lagi. Mantan pembaca berita yang membacakan kabar duka profesinya sendiri, dengan intonasi yang tetap rapi.

Kini ia ikut menggodok RUU Penyiaran di rapat panja harmonisasi supaya kreator dan masyarakat terlindungi. Penyiar yang sudah turun dari siaran, lalu mengatur siapa boleh siaran. Dulu naskahnya datang dari redaksi. Sekarang naskahnya datang dari rapat harmonisasi, dan lampunya tidak lagi merah, hanya lampu ruang sidang.

Roasting-nya gimana?

Bagikan:

Fakta singkat Putra Nababan

Jabatan
Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, dapil DKI Jakarta I; mantan penyiar berita
Profesi
Politikus, Jurnalis, Penyiar Berita
Rekam jejak
8 fakta dari 5 media, 2004 sampai 2026
Terakhir disorot
20 Agustus 2026
Diperbarui
22 November 2026
Opini satir

Penilaian redaksi

  • Kefasihan Bicara

    Eks news anchor. Kalimat jatuh rapi, termasuk saat bilang statistik itu bohong.

  • Cakupan Isu

    Dari air kemasan, pajak rintisan, sampai susu anak. Satu komisi, banyak lemari.

  • Kepekaan Industri Media

    Sedih soal PHK, lalu menyebut profesinya tidak relevan. Jujur, getir.

  • Warisan Studio

    Pensiun dari siaran, kini mengatur siaran. Putaran karier yang tertib.

Fakta bersumber

Rekam jejak

Setiap fakta di bawah diambil dari pemberitaan media yang disebutkan. Kalimat di balon hijau adalah cuitan redaksi.

  1. 01

    Dalam Rapat Panja Harmonisasi RUU Penyiaran, Putra Nababan menyatakan kreator digital perlu mendapat ruang yang adil untuk berkembang dan masyarakat perlu dilindungi dari konten yang tidak bertanggung jawab. (Tribunnews)

    Cuitan redaksi

    Mantan penyiar mengatur penyiaran. Tombol on air kini ada di pasal.

  2. 02

    Dalam rapat kerja Komisi VII dengan Kemenekraf, Putra Nababan mendesak Kemenekraf menemui Kementerian Keuangan untuk menegosiasikan aturan turunan PP 20/2026 yang lebih ramah bagi pelaku ekraf fase inkubasi. (Antara)

    Cuitan redaksi

    Menteri diminta jadi perisai. Perisainya belum diberi gagang.

  3. 03

    Putra Nababan menyoroti rendahnya konsumsi susu anak dan menyebut anjuran minum susu satu sampai dua kali seminggu belum menyelesaikan persoalan gizi, serta meminta Kemenperin menetapkan target terukur. (Tribunnews)

    Cuitan redaksi

    Kritik bergizi. Jawabannya belum, masih menunggu diseduh.

  4. 04

    Menanggapi gelombang PHK di media, Putra Nababan mengaku sedih dan menilai PHK itu menunjukkan pekerjaan jurnalis tidak relevan lagi jika tidak beradaptasi, dengan alasan kegagalan manajemen menemukan model bisnis baru. (Beritasatu)

    Cuitan redaksi

    Eks anchor membacakan beritanya sendiri. Naskahnya pahit, intonasinya sempurna.

  5. 05

    Putra Nababan menilai Kemenperin seharusnya mendukung kebijakan Gubernur Bali I Wayan Koster yang melarang air minum kemasan di bawah 1 liter, bukan memanggilnya. (Kompas)

    Cuitan redaksi

    Saran kepada Kemenperin: pegang tumbler dulu, baru panggil gubernur.

  6. 06

    Putra Nababan menyebut PON XXI Sumut dan Aceh sebagai ajang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk menampilkan serta menjual produk, dan sektor MICE dan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi daerah. (Detik)

    Cuitan redaksi

    Medali dibagikan di lapangan, omzet dibagikan di lapak oleh-oleh.

  7. 07

    Putra Nababan meraih 101.769 suara di dapil DKI Jakarta I pada Pemilu 2019 dan resmi menjabat anggota DPR dari PDIP pada 1 Oktober 2019. (Beritasatu)

    Cuitan redaksi

    Dari 101 ribu penonton ke 101 ribu pemilih. Rating tetap aman.

  8. 08

    Putra Nababan bergabung di RCTI pada 2004 sebagai deputy chief editor sekaligus news anchor, posisi yang ia pegang hingga 2012. (Beritasatu)

    Cuitan redaksi

    Delapan tahun membaca naskah orang. Kini naskahnya milik sendiri.

Tanya jawab

Siapa Putra Nababan?

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan DKI Jakarta I sejak 2019, bertugas di Komisi VII. Sebelum berpolitik ia dikenal sebagai jurnalis dan pembawa berita di RCTI.

Apa jabatan Putra Nababan sekarang?

Per November 2026, Putra Nababan tercatat sebagai Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan, dapil DKI Jakarta I; mantan penyiar berita.

Apa saja kontroversi dan momen penting Putra Nababan?

20 Agustus 2026: Dalam Rapat Panja Harmonisasi RUU Penyiaran, Putra Nababan menyatakan kreator digital perlu mendapat ruang yang adil untuk berkembang dan masyarakat perlu dilindungi dari konten yang tidak bertanggung jawab. 2 Juni 2026: Dalam rapat kerja Komisi VII dengan Kemenekraf, Putra Nababan mendesak Kemenekraf menemui Kementerian Keuangan untuk menegosiasikan aturan turunan PP 20/2026 yang lebih ramah bagi pelaku ekraf fase inkubasi. 6 Februari 2026: Putra Nababan menyoroti rendahnya konsumsi susu anak dan menyebut anjuran minum susu satu sampai dua kali seminggu belum menyelesaikan persoalan gizi, serta meminta Kemenperin menetapkan target terukur.

Kapan Putra Nababan terakhir jadi sorotan?

20 Agustus 2026. Dalam Rapat Panja Harmonisasi RUU Penyiaran, Putra Nababan menyatakan kreator digital perlu mendapat ruang yang adil untuk berkembang dan masyarakat perlu dilindungi dari konten yang tidak bertanggung jawab. (Tribunnews)

Politikus & pejabat lainnya

Lihat semua

Cari tokoh lain

Feedback

Nemu error, punya ide, mau protes, atau sekadar kasih semangat? Tulis saja. Redaksi membaca semuanya.