
Suhartoyo
Ketua Mahkamah Konstitusi RI (masa jabatan 2023-2028)
Hakim konstitusi yang terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada November 2023 untuk masa jabatan 2023-2028. Ia memimpin sidang-sidang besar, termasuk uji materi UU TNI dan gugatan anggaran MBG pada 2026.
RoastingSuhartoyo dilantik jadi Ketua MK dengan janji mempercepat MKMK permanen demi memulihkan kepercayaan publik. Pada Desember 2025 MKMK justru perlu menjelaskan bahwa jabatannya sah. Kepercayaan publik rupanya dipulihkan dengan mencicil.
Pasal 47 UU TNI ia pertanyakan karena memberi ruang bagi Panglima ikut campur jabatan sipil prajurit aktif. Pertanyaan hakim, tetapi yang berkeringat adalah pembuat undang-undangnya. Pembentukan lembaga etik tetap, sementara kursi ketuanya yang sempat perlu penegasan.
Gugatan MBG ia minta selesai Juli, dan putusannya dibacakan 30 Juli, tepat waktu. Anggaran MBG dipisah dari anggaran pendidikan paling lambat APBN 2028. Putusannya tepat waktu, pemisahannya diberi tenggat dua tahun. Di MK, keadilan pun ada masa tenggang cicilannya. Pasal yang disorot itu masih ada di naskah, hanya tinggal menunggu giliran dibahas.
Di sidang gugatan jumlah anggota Wantimpres, DPR dan Presiden minta penundaan memberi keterangan, dan sidang pun tidak digelar. Pemerintah yang membuat aturan itu sampai di pengadilan, lalu belum siap menjelaskannya. Cicilan yang paling sabar sering kali berasal dari pihak yang tidak menagih.
Di Bandung ia menyebut persoalan konstitusi ekonomi makin kompleks dan MK bukan perumus kebijakan ekonomi. Wasit yang menegaskan bukan pemain, setelah sebelumnya mengatur ke mana anggaran MBG berpindah.
Dipilih untuk memulihkan kepercayaan, ditetapkan sah oleh MKMK, dan ditunda sidangnya oleh pemerintah. Kepercayaan publik datang bertahap, seperti keterangan DPR.
Roasting-nya gimana?
Fakta singkat Suhartoyo
- Jabatan
- Ketua Mahkamah Konstitusi RI (masa jabatan 2023-2028)
- Profesi
- Hakim konstitusi, Ketua MK
- Rekam jejak
- 7 fakta dari 5 media, 2023 sampai 2026
- Terakhir disorot
- 20 November 2026
- Diperbarui
- 22 November 2026
Penilaian redaksi
Kecepatan Memulihkan Kepercayaan
Janji November 2023, penegasan keabsahan Desember 2025. Cicilan dua tahun.
Ketepatan Waktu Putusan
MBG diputus 30 Juli, tepat waktu. Pemisahan anggarannya yang diberi tenggat.
Ketegasan Soal UU TNI
Pasal 47 dipertanyakan langsung. Pembuat UU yang diminta menjelaskan.
Kesabaran Menunggu Pemerintah
Sidang Wantimpres ditunda karena DPR dan Presiden minta waktu.
Rekam jejak
Setiap fakta di bawah diambil dari pemberitaan media yang disebutkan. Kalimat di balon hijau adalah cuitan redaksi.
- 01
Dalam keynote speech konferensi APHTN-HAN di Bandung, Ketua MK Suhartoyo menilai persoalan konstitusi ekonomi semakin beragam dan kompleks seiring ekonomi digital dan kecerdasan buatan, dan menyebut MK bukan perumus kebijakan ekonomi. (Hukumonline)
Cuitan redaksiBukan perumus kebijakan ekonomi, hanya sesekali menentukan ke mana kebijakannya pindah rekening.
- 02
Ketua MK Suhartoyo mengatakan sidang gugatan aturan jumlah anggota Wantimpres tidak digelar karena DPR dan Presiden masih meminta penundaan untuk memberikan keterangan. (Kompas.com)
Cuitan redaksiPembuat aturan minta waktu menjelaskan aturannya. Waktu yang wajar untuk menghafal.
- 03
Suhartoyo membacakan putusan perkara 40/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, paling lambat dalam APBN 2028 atau paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. (Kompas TV)
Cuitan redaksiDipisah, tetapi dengan masa tenggang. Perceraian anggaran yang sopan.
- 04
Ketua MK Suhartoyo menyampaikan MK menargetkan gugatan program MBG yang masuk anggaran pendidikan diputus pada Juli 2026 dan meminta pemerintah serta DPR membatasi jumlah ahli yang dihadirkan dalam sidang. (Liputan6)
Cuitan redaksiAhli dibatasi supaya putusan tepat waktu. Pembatasan yang jarang berlaku di grup WhatsApp.
- 05
MKMK menyatakan tidak menemukan pelanggaran atas status Suhartoyo sebagai Ketua MK dan menegaskan keabsahannya untuk masa jabatan 2023-2028, menjawab isu yang mempertanyakan keabsahan posisinya. (Kompas.com)
Cuitan redaksiKepercayaan publik versi 2025: dikonfirmasi lewat putusan etik.
- 06
Ketua MK Suhartoyo mempertanyakan Pasal 47 UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI yang dinilai memberi ruang bagi Panglima TNI ikut campur dalam jabatan sipil yang diduduki prajurit aktif, dalam sidang perkara 68, 82, dan 92/PUU-XXII/2025. (Kompas.com)
Cuitan redaksiHakim bertanya, pembuat undang-undang mencari kalimat. Format sidang yang selalu seru.
- 07
Dalam pidato pelantikannya sebagai Ketua MK, Suhartoyo menyatakan MK di bawah kepemimpinannya akan mempercepat pembentukan Majelis Kehormatan MK secara permanen untuk mengembalikan kepercayaan publik. (Beritasatu)
Cuitan redaksiLangkah awal: lembaga etik tetap. Langkah berikutnya masih dicari di agenda sidang.
Tanya jawab
Siapa Suhartoyo?
Hakim konstitusi yang terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada November 2023 untuk masa jabatan 2023-2028. Ia memimpin sidang-sidang besar, termasuk uji materi UU TNI dan gugatan anggaran MBG pada 2026.
Apa jabatan Suhartoyo sekarang?
Per November 2026, Suhartoyo tercatat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi RI (masa jabatan 2023-2028).
Apa saja kontroversi dan momen penting Suhartoyo?
20 November 2026: Dalam keynote speech konferensi APHTN-HAN di Bandung, Ketua MK Suhartoyo menilai persoalan konstitusi ekonomi semakin beragam dan kompleks seiring ekonomi digital dan kecerdasan buatan, dan menyebut MK bukan perumus kebijakan ekonomi. 18 November 2026: Ketua MK Suhartoyo mengatakan sidang gugatan aturan jumlah anggota Wantimpres tidak digelar karena DPR dan Presiden masih meminta penundaan untuk memberikan keterangan. 30 Juli 2026: Suhartoyo membacakan putusan perkara 40/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, paling lambat dalam APBN 2028 atau paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan.
Kapan Suhartoyo terakhir jadi sorotan?
20 November 2026. Dalam keynote speech konferensi APHTN-HAN di Bandung, Ketua MK Suhartoyo menilai persoalan konstitusi ekonomi semakin beragam dan kompleks seiring ekonomi digital dan kecerdasan buatan, dan menyebut MK bukan perumus kebijakan ekonomi. (Hukumonline)









