Yakin Nih Cuti Bersama Nggak Merampok Cuti Tahunan?

Selamat kepada pemerintah dan DPR kita yang budiman, karena pada akhir tahun 2026 ini akhirnya berhasil menemukan konsep matematika paling dasar: kalau negara yang menyuruh libur, ya jangan jatah libur tahunan buruh yang dipotong.

Seperti diberitakan Kumparan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 akhirnya memastikan cuti bersama nggak bakal memotong hak cuti tahunan pekerja. Selama ini, konsep cuti bersama kita kan memang mirip traktiran teman yang pelit. Negara yang heboh mengumumkan libur panjang di kalender, eh giliran bayar tagihannya, saldo cuti tahunan kita yang dikuras perusahaan.

Mari kita baca baik-baik Pasal 118 ayat (6) yang disahkan DPR pada Selasa, 6 Oktober lalu dan diteken Presiden Prabowo Subianto itu. Bunyinya begini: “Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh.” Kata kuncinya ada di frasa kalau perusahaan menerapkan. Lha, kalau bos di kantor tiba-tiba bilang perusahaannya nggak ikut menerapkan cuti bersama, tapi nyuruh karyawan memilih antara tetap masuk atau ambil cuti pribadi, gimana dong?

Satu kalimat yang bikin dada lega sekaligus curiga.

Derita Haid yang Masih Harus Nego

Bukan cuma soal cuti bersama, beleid baru yang disetujui seluruh fraksi dan ditonton perwakilan serikat buruh ini juga mengatur hak pekerja perempuan. Di Pasal 120, buruh perempuan yang sakit saat haid dan sudah lapor ke bosnya nggak wajib kerja paling lama dua hari. Terdengar sangat manusiawi, sampai kita baca kelanjutannya: pelaksanaannya diatur lagi dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan.

Ya gimana, ujung-ujungnya diserahkan lagi ke meja perundingan kantor masing-masing. Kita semua tahu kan betapa ramahnya HRD kalau karyawan minta izin? Jangankan izin haid dua hari yang aturannya harus dirundingkan dulu, wong izin ke tukang urut karena keseleo saja kadang ditatap kayak mau menggelapkan uang kas kantor.

Untungnya, Pasal 121 dan 123 soal cuti melahirkan dan istirahat karena keguguran lumayan tegas menjamin upah penuh. Bahkan kalau ada kondisi khusus yang bikin cuti melahirkan diperpanjang, bulan keempat masih dapat gaji utuh, lalu bulan kelima dan keenam dapat 75 persen. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bilang aturan ini menyatukan norma yang tadinya tercecer untuk memperkuat perlindungan pekerja, pencari kerja, anak magang, sampai pekerja alih daya. Kalimat pejabat itu selalu indah dan rapi, persis brosur perumahan sebelum kita lihat aslinya pas musim hujan.

Di atas kertas, negara memang sudah kelihatan gagah membela buruh lewat undang-undang baru. Sekarang tinggal kita tunggu saja, apakah pengawas ketenagakerjaan bakal rajin keliling mengecek perusahaan yang bandel, atau aturan sekeren ini cuma bakal jadi pajangan PDF di grup WhatsApp serikat pekerja.

Bukannya pesimis, tapi yang udah-udah sih seringnya berakhir begitu.