Government Sewa Influencer Sah Saja, Tapi...

​Setelah ICW menemukan bahwa dana besar digelontorkan untuk RANS sebagai influencer, warganet langsung ramai menyerbu pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Menurut warganet, biaya sebesar itu untuk membayar influencer rasanya sangat eman-eman—terutama di tengah ekonomi yang sedang lesu dan adanya instruksi efisiensi dari Presiden.

​Influencer yang ada dalam video promosi tersebut sebenarnya sudah melakukan klarifikasi. Intinya, uang yang mereka terima tidak sebesar angka yang heboh di media. Mereka mengaku hanya menerima pembayaran sesuai rate card yang berlaku.

​Nah, menurut saya, sebenarnya sah-sah saja jika seorang influencer atau agensinya menerima job dari mana pun, termasuk dari lembaga negara. Sebaliknya, lembaga negara juga sah-sah saja mau menyewa influencer yang mana pun.

​Tapi... ada tapinya, nih.

​Sebenarnya, inti persoalannya bukanlah pada seberapa besar nominal uangnya atau siapa influencer-nya. Itu urusan nomor sekian. Hal pertama dan paling utama yang seharusnya dipertanyakan adalah: seberapa efektifkah menyewa influencer tersebut?

​Mari kita dudukkan perkaranya. Tugas utama influencer itu adalah sebagai amplifier alias penyebar pesan. Nah, sebelum memutuskan untuk menyewa influencer, lembaga-lembaga negara seharusnya mengukur dulu: apakah hal yang akan dikontenkan ini memang perlu disebarluaskan? Kalau iya, sebarannya harus sampai ke tahap apa?

​Misal, nih. Ada program yang memang mewajibkan masyarakat untuk tahu, seperti tutorial cara melakukan pengkinian data KTP atau dokumen penting lainnya. Itu jelas penting, karena banyak masyarakat yang butuh tapi acap kali bingung harus mulai dari mana. Untuk kasus begini, bikinlah konten tutorialnya dan sewalah influencer yang bisa menjangkau banyak lapisan masyarakat.

​Atau, contoh lain, ada program bersifat nasional yang masyarakat wajib tahu agar bisa menuntut haknya di daerah masing-masing. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah diwajibkan di seluruh provinsi. Nah, gunakan influencer untuk mengabarkan hal tersebut. Jadi, kalau kebetulan ada oknum provinsi nakal yang berniat menilep dana MBG—sementara programnya belum jalan padahal seharusnya sudah—masyarakat bisa langsung sadar.

​Kesimpulannya, tidak semua program pemerintah itu harus ada influencer-nya, apalagi dipaksa harus viral. Beberapa program cukup dijalankan saja dengan saksama, tanpa melupakan aspek pengawasan dan maintenance-nya.

​Daripada buang-buang anggaran membayar influencer untuk memviralkan program yang sebenarnya tidak butuh diviralkan, mending eksekusi saja programnya dengan baik dan benar di lapangan. Percayalah, kalau program itu memang terbukti bermanfaat, ia akan viral dengan sendirinya secara organik. Selain lebih bagus untuk keberlanjutan jangka panjang, ini juga menjadi bentuk support nyata bagi orang-orang yang memang berkecimpung keras di balik program tersebut.

​Biarlah masyarakat sendiri yang bertransformasi menjadi influencer organik. Selain jauh lebih murah, manfaatnya jelas lebih terasa, dan citra baik pemerintah pun terbangun dari kerja nyata, bukan sekadar gincu di dunia maya.