Cangkeman: Berani Bicara Itu Baik!
Masuk
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!

Mengaku Pintar, tapi Membedakan Biaya Hidup dan Gaya Hidup Saja Masih Gagal Paham

Diterbitkan oleh Aflaha Rizal Bahtiar
Diperbarui pada:

Ilustrasi: Redaksi Cangkeman
Ilustrasi: Redaksi Cangkeman

Penulis: Aflaha Rizal Bahtiar

Editor: Fatio Nurul Efendi

Semakin hari, narasi yang berseliweran di media sosial rasanya makin bikin energi kita terkuras habis. Alih-alih membuat kita tambah pintar, sejumlah standar yang lahir di media sosial justru sering menyeret kita ikut-ikutan dangkal akibat konten-konten yang disodorkan algoritma. Bagi saya pribadi, ruang media sosial di tahun 2026 ini tampak menunjukkan gejala yang makin tidak sehat—terlebih di tengah suhu politik yang terus memanas dan dipenuhi komentar buzzer maupun barisan pembela pemerintah.

​Sebenarnya saya cukup malas membahas soal ini. Namun, narasi yang terus berulang di lini masa membuat saya resah, sehingga tulisan ini menjadi cara saya melepaskan beban pikiran. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini. Beberapa waktu lalu, aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di Bundaran HI—atau Bundaran Selamat Datang—Jakarta bertuliskan, "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?" Menurut saya, pesan dalam spanduk itu sebenarnya lugas dan tidak perlu dibikin kontroversial, hanya saja narasinya dipelintir oleh sebagian buzzer dan pembela pemerintah yang menganggap keluhan tersebut sekadar urusan gaya hidup semata.

​Bayangkan saja: ketika harga bahan pokok naik, bensin mahal dan langka, serta berbagai kebutuhan dasar ikut melambung, narasi yang justru didorong ke publik adalah anjuran untuk "mengurangi gaya hidup". Padahal, gaya hidup dan biaya hidup adalah dua hal yang sama sekali berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Gaya hidup adalah perkara preferensi individu, bukan biaya hidup. Sementara itu, biaya hidup adalah soal keberlangsungan hidup manusia, di mana ada hak-hak dasar yang mestinya terpenuhi—mulai dari pangan yang terjangkau, akses pendidikan dan kesehatan, hingga upah yang layak.

​Narasi-narasi semacam ini belakangan memenuhi beranda Instagram saya. Bukan cuma lewat algoritma, teman saya sendiri pun ikut mengunggah hal serupa. Ujung-ujungnya, kami terlibat perdebatan yang setidaknya menjadi upaya saya agar ia tidak ikut terjebak dalam logika yang keliru. Namun, hasilnya sama saja: saya kehabisan energi. Maklum, teman saya ini hidupnya sudah aman dan secara ekonomi mapan, tetapi empatinya terhadap realitas sosial dan politik di sekitarnya memang terbilang tipis.

​Lebih parahnya lagi, muncul narasi pembanding yang menyasar kebiasaan orang jajan kopi di kafe. Kurang lebih bunyinya begini: "Beli kopi harga 30 ribu gas, giliran bensin mahal minta turunin biaya hidup. Kurangi gaya hidup, sesuaikan dengan gaji." Yang bikin makin stres, ada pula kalimat yang lebih ketus: "Kalau miskin ya kerja, bukan nyalahin pemerintah. Gaya hidup dikurangin."

​Coba bayangkan jika narasi semacam itu dilemparkan ke masyarakat kelas bawah. Jangankan membeli kopi di kafe atau barang-barang branded, untuk makan sehari-hari saja mereka sudah kesulitan—belum lagi memikirkan biaya sekolah anak yang kian hari kian memberatkan. Kalau diperhatikan, polanya selalu sama: mereka membangun narasi seolah-olah kesulitan ekonomi sepenuhnya salah warga yang kurang gigih mencari uang. Padahal, kalau kita pakai akal sehat, mencari kerja di era sekarang saja sudah sulit dan angka pengangguran masih tinggi. Lantas, pantaskah mereka dicap malas bekerja dan dianggap cuma bisa menyalahkan pemerintah?

​Pemerintah jelas memegang peran sentral lewat kebijakan yang membuka kesempatan bagi semua orang untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak. Sayangnya, narasi yang menyalahkan warga justru memperlihatkan betapa sebagian pihak gagal membaca kondisi riil di lapangan, terutama nasib orang-orang yang hidup jauh di bawah standar kenyamanan mereka. Jika hidup semata-mata diukur dari soal mau bekerja dan mencari uang, kuli bangunan serta pedagang di pasar juga melakukannya setiap hari. Mereka bekerja keras dan mencari nafkah, meskipun penghasilannya jauh dari standar pekerja kantoran.

​Lalu, pantaskah narasi semacam ini menyuruh mereka untuk "jangan gengsi" dan "terus tingkatkan skill"? Bagi saya, agak kurang ajar rasanya jika cara pikir seperti ini terus dipelihara, karena hanya bikin kita terkuras energi dan ikut stres membacanya. Meski begitu, bukan berarti kita harus berhenti bersuara—dalam kondisi apa pun, setiap warga berhak menyuarakan keresahannya. Yang keliru justru mereka yang menipis rasa empatinya terhadap orang-orang yang hidup jauh dari kata beruntung, yang terjebak dalam keterbatasan, bahkan sekadar punya akses untuk merantau ke perkotaan pun tidak.

​Narasi-narasi itu terasa seperti manipulasi yang menggiring opini seolah-olah warga tidak mau maju, enggan mengembangkan diri, dan betah hidup dalam kemalasan. Lagipula, orang-orang yang hidupnya pas-pasan belum tentu tidak bekerja keras. Kita tidak pernah benar-benar tahu beratnya perjuangan mereka, selain menakarnya lewat standar orang-orang yang secara ekonomi sudah merasa mapan. Dan mereka lupa satu hal mendasar: urusan perut, uang, dan lapangan pekerjaan pada akhirnya juga merupakan urusan politik.

​Berawal Membela Narasi Pemerintah, Berakhir Dipecat!

​Membela narasi pemerintah membabi buta nyatanya tidak selalu berujung aman; dalam beberapa kasus yang ramai diperbincangkan, ada saja yang justru bernasib apes hingga dipecat dari pekerjaannya—tempat mereka menggantungkan penghasilan untuk hidup. Ironisnya, sebagian dari mereka tersandung masalah justru karena terlalu bersemangat membela narasi kekuasaan, termasuk ikut menyamaratakan soal biaya hidup dengan gaya hidup. Mereka lupa bahwa separuh dari kehidupan sehari-hari kita berkelindan erat dengan keputusan politik. Hanya karena berpegang pada slogan "kerja keras agar tidak miskin dan jangan menyalahkan pemerintah", mereka abai pada kenyataan bahwa pekerjaan apa pun, selama upahnya tidak sanggup meningkatkan kualitas hidup, pada akhirnya akan terasa sama beratnya.

​Kita bisa melihat contoh paling nyata dari harga rumah hari ini yang makin sulit dijangkau. Jika dibandingkan dengan gaji bulanan, separuh penghasilan saja sering kali belum cukup untuk menutup cicilan rumah, sementara sisanya sudah habis tergerus biaya hidup yang kian mahal. Lalu, di sebelah mana letak "gaya hidup" yang dituduhkan itu? Untuk memikirkan gaya hidup saja rasanya nyaris tidak ada ruang. Apalagi bagi mereka yang hidup tanpa cadangan berlebih—kepala mereka sudah penuh dengan pertanyaan soal besok makan apa dan bagaimana membayar uang sekolah anak. Tidak ada waktu untuk memikirkan besok mau mampir ke kafe mana atau menonton konser apa, karena jurang ketimpangannya memang terpampang begitu jelas.

​Bagi saya, membela pemerintah tanpa nalar kritis sama saja seperti memuja tanpa logika—menutup mata dari realitas pahit yang sedang dihadapi banyak orang di lapangan: biaya hidup yang tinggi, harga kebutuhan pokok yang mencekik, hingga masa depan yang terasa makin sulit diraih. Maka, ketika seseorang mengeluhkan mahalnya kebutuhan dasar lalu justru dibalas dengan nasihat "turunkan gaya hidup dan sesuaikan dengan gaji", di mata saya itu adalah cara pikir yang nir-empati.

​Gaya Hidup adalah Preferensi Pribadi, Bukan Gabungan dari Biaya Hidup

​Ketika masyarakat bersuara di media sosial menuntut agar biaya hidup lebih terjangkau, selalu saja muncul narasi tandingan yang menuding warga hanya "minta biaya hidup turun tapi gaya hidupnya tinggi". Argumen itu bahkan kerap dikaitkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak mewakili kondisi masyarakat luas—misalnya menyebut gerai handphone yang masih ramai atau kafe yang selalu penuh pengunjung. Padahal, pemandangan itu hanya mencerminkan sebagian kecil lapisan masyarakat saja, dan belum tentu pula semuanya sekadar urusan gaya hidup. Lantas, bagaimana dengan mayoritas warga lain yang jangankan membeli handphone mahal, memenuhi kebutuhan harian saja masih megap-megap?

​Di sinilah letak kekeliruan cara berpikir orang-orang yang gagal melihat kenyataan di sekitar mereka. Kalaupun mereka bersikeras bahwa pengeluaran harus terus ditekan agar sesuai dengan gaji, bagian mana lagi yang harus dipangkas? Apakah warga harus mengurangi porsi kebutuhan pokok yang semestinya menjadi hak wajar? Mengurangi ongkos bensin atau tarif transportasi umum untuk berangkat kerja dan sekolah? Atau memangkas penggunaan listrik dan air di rumah? Apakah kebutuhan-kebutuhan mendasar semacam itu pantas disebut sebagai "gaya hidup" sebagaimana yang ada di kepala mereka?

​Siapa pun yang masih menggunakan akal sehat tentu bisa membedakan mana biaya hidup dan mana gaya hidup—bukan mencampuradukkan keduanya demi membenarkan argumen sendiri. Mengaku melek realitas, tetapi membedakan antara kebutuhan hidup dan gaya hidup saja ternyata masih gagal paham.

010

Suka tulisan ini? Like-mu ikut menentukan Leaderboard bulan ini.

Bagikan:

Laporkan artikel ini

Pilih alasan yang paling sesuai. Identitasmu tidak ditampilkan ke pemilik konten.

Alasan laporan
  1. Cangkeman
  2. Jangan Mau Dikerjai Algoritma
  3. Cangkeman!
  4. Cangkeman
Aflaha Rizal Bahtiar

Aflaha Rizal Bahtiar

Kontributor Cangkeman

Posting Komentar (0)

Masuk dengan akun Google untuk ikut berkomentar.

Masuk dengan Google

    Feedback

    Nemu error, punya ide, mau protes, atau sekadar kasih semangat? Tulis saja. Redaksi membaca semuanya.