Sri Sultan Hamengku Buwono X
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang juga menjabat Gubernur DIY. Sesuai UU Keistimewaan DIY, ia ditetapkan DPRD DIY, bukan lewat pilkada, dan dilantik Presiden Joko Widodo untuk masa jabatan 2022-2027.
RoastingSri Sultan HB X adalah gubernur yang tidak pernah ikut pilkada, dan tiap ditanya soal hal penting jawabannya kompak: bukan wewenang saya. Pilkada lewat DPRD, bukan wewenang. Kursi wapres, urusan Jakarta. Raja Jawa dengan takhta paling kokoh ternyata hobinya menolak kuasa.
November 2025 beliau memastikan UMP 2026 naik, lalu menambahkan: naik pasti naik, tapi dasarnya apa belum tahu. Setahun kemudian massa datang menagih upah sesuai KHL Rp4,6 juta, sementara UMP DIY Rp2,4 juta. Sultan duduk bersila dan menjelaskan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa 0,1 sampai 0,9. Buruh datang membawa daftar belanja, pulang membawa kisi-kisi ujian statistik.
September 2025 sampah kota diizinkan masuk Piyungan sampai akhir tahun, karena kabupaten lain enggan menampung. Oktober beliau minta perlindungan supaya mesin pengolah sampah yang terlanjur dibeli tidak dinilai boros oleh BPK. Sampahnya dititip ke Bantul, risikonya dititip ke pusat. Di Jogja yang istimewa, yang paling rapi dipilah ternyata tanggung jawab.
Oktober 2022 beliau dilantik untuk periode 2022-2027 setelah ditetapkan DPRD, tanpa satu pun bilik suara. Januari 2026, saat wacana pilkada lewat DPRD bikin ribut se-Indonesia, beliau bilang itu wewenang pemerintah pusat. Bayangkan produk yang sudah dipakai belasan tahun, lalu duta mereknya menolak kasih testimoni.
November 2026 Gibran mundur. Ditanya soal foto wapres di dinding kantor, beliau menunggu aturan pusat. Sehari kemudian namanya dirumorkan jadi wapres, jawabannya: urusan Jakarta, nanti saya dikira cerewet. Foto di dinding diurus pusat, kursi kosong diurus Jakarta, upah diurus dewan pengupahan, sampah diurus Bantul. Yang tersisa di Kepatihan tinggal tikar untuk bersila.
Bukan wewenang saya ternyata bukan sekadar jawaban, tapi motto daerah. Kalimat itu layak dipahat di gapura Kepatihan, tepat di bawah ucapan selamat datang. Izin memahatnya, tentu saja, menunggu pusat.
Penilaian redaksi
Seni melempar wewenang
Pilkada, wapres, sampai foto di dinding. Semua dilempar ke pusat dengan lemparan yang sangat halus.
Kepastian upah
Naik pasti naik, dasarnya belum tahu. Kepastian rasa ramalan zodiak.
Manajemen sampah
Dititip ke Piyungan, mesinnya minta dilindungi dari penilaian boros. Rapi di berkas, menumpuk di depo.
Ulasan soal pilkada DPRD
Ditetapkan tanpa coblosan, tetap enggan memberi ulasan. Pelanggan setia yang tidak pernah kasih bintang.
Rekam jejak
Setiap fakta di bawah diambil dari pemberitaan media yang disebutkan. Kalimat di balon hijau adalah cuitan redaksi.
- 01
Ditanya soal rumor dirinya menjadi pengganti Gibran sebagai Wakil Presiden, Sultan menolak berkomentar karena menurutnya itu urusan Jakarta dan bukan wewenangnya, agar tidak dikira cerewet. (detikJogja)
Cuitan redaksiTakut dikira cerewet, jadi pilih diam soal kursi RI 2. Diam yang paling keras bunyinya minggu itu.
- 02
Menanggapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, Sultan berharap politik lebih tenang, dan soal foto Gibran di instansi pemerintah ia masih menunggu aturan dari pemerintah pusat. (Kompas)
Cuitan redaksiMencopot satu bingkai foto pun butuh surat edaran. Paku di dinding Kepatihan rupanya juga aparatur pusat.
- 03
Menemui massa aksi di Kepatihan yang menuntut upah sesuai KHL DIY Rp4.604.982, sementara UMP DIY 2026 Rp2.417.495, Sultan menjelaskan rumus upah berbasis inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor alfa 0,1 sampai 0,9. (detikJogja)
Cuitan redaksiSelisih dua juta rupiah dijawab dengan huruf Yunani. Alfa naik, saldo tetap.
- 04
Menanggapi polemik wacana pilkada dipilih DPRD yang disuarakan Presiden Prabowo dan Partai Golkar, Sultan menyatakan keputusan soal mekanisme pilkada bukan kewenangannya dan meminta publik menunggu keputusan pusat. (Kompas)
Cuitan redaksiPejabat yang sudah merasakan langsung sistem itu memilih no comment. Ulasan paling berharga justru disimpan.
- 05
Sultan memastikan UMP DIY 2026 naik tetapi besarannya menunggu sidang dewan pengupahan. Ia menyatakan naik pasti naik, tapi dasarnya apa belum tahu. UMP DIY 2025 tercatat Rp2.264.080. (Kompas)
Cuitan redaksiKepastian tanpa angka, janji tanpa rumus. Buruh Jogja akhirnya punya pegangan: harapan.
- 06
Usai rapat di Kemenko Pangan soal proyek sampah menjadi listrik, Sultan berharap pemerintah pusat memberi perlindungan hukum agar fasilitas pengolahan sampah yang sudah dibeli DIY tidak dinilai boros oleh BPK. (detikFinance)
Cuitan redaksiMesinnya belum selesai membakar sampah, permohonan anti-pemeriksaannya sudah selesai dibakar semangat.
- 07
Sultan mengizinkan sampah Kota Yogyakarta dibuang ke TPST Piyungan, Bantul, hingga akhir 2025, dengan alasan kota tidak punya lahan pembuangan sendiri dan kabupaten lain enggan menampung sampah dari luar wilayahnya. (Antara)
Cuitan redaksiSolusi sampah dengan masa berlaku. Mirip kuota internet: habis akhir tahun, hangus, beli paket baru.
- 08
Presiden Joko Widodo melantik Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam X sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027, setelah keduanya ditetapkan DPRD DIY berdasarkan UU Keistimewaan. (detikNews)
Cuitan redaksiTanpa baliho, tanpa debat, tanpa serangan fajar. Materi kampanyenya cukup silsilah.
Politikus & pejabat lainnya
Lihat semua
PolitikusAhmad Riza Patria
- Politikus
- Wakil menteri
Ahmad Riza Patria pernah membeberkan harga sumur resapan Jakarta, termahal Rp 13,2 juta. Kini ia mengajak orang pulang ke desa, tempat air meresap tanpa perlu anggaran.
PolitikusDino Patti Djalal
- Diplomat
- Pendiri FPCI
Dino Patti Djalal pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri, yang menurut Seskab Teddy cuma tiga bulan. Setelah itu ia mengomentari kebijakan luar negeri tanpa jeda, jabatan yang tidak punya masa berakhir.
PolitikusHatta Rajasa
- Politikus
- Mantan menteri
Hatta Rajasa kini Wakil Ketua Wantimpres dan berjanji silence soal isi setiap nasihat ke presiden. Janji yang aman: pada 2011 ia disebut ikut kaget oleh cuti bersama pemerintahannya sendiri, jadi menjaga informasi memang sudah bakatnya.
PolitikusTeten Masduki
- Aktivis
- Politikus
- Menteri
Teten Masduki pernah harus mengumumkan bahwa pemerintah tidak melarang thrifting, yang dilarang cuma penyelundupan pakaian bekas. Larangan yang butuh pernyataan tambahan untuk menjelaskan apa yang tidak dilarang.
PolitikusEmil Dardak
- Wakil Gubernur
- Politikus
Emil Dardak pernah menjebol tembok kelas sekolah di Trenggalek demi belajar ala Oxford. Banyak pejabat bicara soal membuka sekat. Emil yang paling harfiah. Begitu ada sekat antara murid dan masa depan, ia tidak mengirim surat edaran, ia mengirim palu.
PolitikusOnce Mekel
- Penyanyi
- Politikus
- Penulis Lagu
Once Mekel pernah menegaskan cuma akan menyanyikan satu lagu Dewa 19 di panggung, itu pun dengan membayar royalti lewat lembaga resmi. Sekarang ia duduk di DPR dan ikut mengurus aturan royalti. Dari peserta yang patuh aturan, naik jadi panitia aturan.