Jimly Asshiddiqie
Pakar hukum tata negara; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri
Jimly Asshiddiqie adalah pakar hukum tata negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia memimpin Majelis Kehormatan MK yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK pada 2023, dan kemudian memimpin Komisi Percepatan Reformasi Polri.
RoastingJimly Asshiddiqie memimpin sidang etik yang mencopot Ketua MK, memimpin komisi yang mereformasi Polri, dan kini ditanya soal kursi wakil presiden yang kosong. Daftar pekerjaannya bukan CV, itu tumpukan urusan yang ditinggalkan orang lain.
November 2023, ia mengumumkan bahwa Anwar Usman tidak bisa banding, karena putusan langsung berlaku dan tidak perlu majelis banding. Kalimat itu sekarang menjadi idaman semua orang yang pernah menerima email penolakan dari HRD.
Desember 2025, komisinya meminta Polri mengkaji ulang status 1.038 orang dalam kericuhan Agustus. Ketika Perpol 10/2025 bikin kisruh, ia menenangkan publik: mudah-mudahan, katakanlah Januari, akan ada Peraturan Pemerintah yang memberi solusi. Dua kata, mudah-mudahan dan katakanlah, mengubah ahli hukum menjadi ahli cuaca.
Mei 2026 komisinya menyerahkan rekomendasi ke Presiden. November 2026, sang mantan ketua bertamu ke Kapolri pada Jumat malam demi memastikan rekomendasi itu tidak diabaikan. Lembaga yang menulis naskah sekaligus menagih naskahnya. Kantor pos mana pun iri dengan model bisnis ini.
Pada 6 November ia meminta delapan partai bermusyawarah soal pemakzulan wakil presiden, dengan harapan aklamasi besar sekali. Pada 10 November ia mengetik di X bahwa syarat sudah terpenuhi: jalankan saja. Musyawarah itu memang tahapan favorit ahli hukum, sampai tenggatnya habis dalam empat hari.
Lalu kursi wakil presiden kosong. Tiga hari kemudian ia sudah menjelaskan bahwa hanya Presiden yang bisa mengajukan penggantinya, lengkap dengan tafsir pasal. Lowongan jabatan apa pun akhirnya sampai di mejanya, termasuk lowongan yang belum sempat dingin.
Penilaian redaksi
Ketegasan putusan
Langsung berlaku, tanpa majelis banding. Efisiensi yang didambakan setiap rapat RT.
Prakiraan cuaca hukum
Mudah-mudahan, katakanlah Januari. Hasil ramalan lebih berani dari BMKG.
Daya tagih rekomendasi
Menulis rekomendasi, lalu menagihnya sendiri. Penagih utang paling sabar.
Durasi musyawarah
Dari mufakat ke jalankan saja dalam empat hari. Rekor mufakat tercepat di media sosial.
Rekam jejak
Setiap fakta di bawah diambil dari pemberitaan media yang disebutkan. Kalimat di balon hijau adalah cuitan redaksi.
- 01
Setelah kursi Wakil Presiden kosong karena Gibran mundur, Jimly menyatakan hanya Presiden yang dapat mengajukan sosok pengganti ke MPR. (Detik)
Cuitan redaksiKursi kosong, tafsir penuh. Neraca ini kerap terbalik di tempat lain.
- 02
Lewat akun X miliknya, Jimly menyatakan syarat pemakzulan Wakil Presiden Gibran telah terpenuhi dan meminta agar prosesnya dijalankan. (Beritasatu)
Cuitan redaksiDua kata penutup yang kalau dibaca nyaring terdengar seperti iklan layanan: jalankan saja.
- 03
Jimly, mantan Ketua KPRP, bertemu Kapolri Suyudi Ario Seto pada Jumat malam untuk memastikan rekomendasi yang dihimpun komisi tidak diabaikan. (Kompas TV)
Cuitan redaksiPenulis rekomendasi yang akhirnya jadi penagih. Kunjungan malam Jumat ini murni urusan dokumen.
- 04
Jimly meminta delapan partai politik di parlemen bermusyawarah menentukan sikap atas wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran agar polemik tidak berlarut selama tiga tahun ke depan. (Kompas TV)
Cuitan redaksiDelapan partai duduk bersama, satu pendapat terdengar. Itu baru musyawarah yang efisien.
- 05
Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin Jimly menyerahkan rekomendasi reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 5 Mei 2026. (Kompas TV)
Cuitan redaksiRekomendasi diserahkan, tinggal menunggu apakah ia diserahkan ke laci, atau ke meja yang tepat.
- 06
Jimly menilai penerbitan Peraturan Pemerintah akan menjadi solusi atas kisruh Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang membuka ruang bagi anggota Polri menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga. (Kompas)
Cuitan redaksiMudah-mudahan, katakanlah Januari. Ramalan yang akan dihitung dengan kalender, bukan dengan pasal.
- 07
Sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly bersama komisi meminta Kapolri mengkaji ulang status hukum 1.038 orang dalam kericuhan Agustus 2025. (Detik)
Cuitan redaksiDari mencopot Ketua MK ke mengkaji ulang seribu orang lebih. Karier yang selalu dimulai dari kata ulang.
- 08
Sebagai Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimly menyatakan Anwar Usman tidak bisa mengajukan banding atas sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK karena putusan MKMK langsung berlaku. (Antara)
Cuitan redaksiPutusan final, banding tidak tersedia. Pelayanan pelanggan paling jelas sejak tombol hapus ditemukan.
Figur publik lain lainnya
Lihat semua
Figur publikHaji Isam
- Pengusaha
- Pemilik Jhonlin Group
Haji Isam membeli jet Boeing seharga Rp1,24 triliun dengan kaos oblong. Aturan berpakaian transaksinya jelas: makin besar angka, makin pendek lengan.
Figur publikJusuf Hamka
- Pengusaha
- Anggota Wantimpres
Jusuf Hamka menagih negara Rp800 miliar selama bertahun-tahun. Oktober 2026 ia dilantik jadi penasihat presiden. Penagih utang itu akhirnya diajak duduk semeja oleh debiturnya.
Figur publikFeri Amsari
- Akademisi
- Pakar hukum tata negara
Feri Amsari menjabat Menteri Sekretaris Negara sejak Juli 2026. Tanpa pelantikan, tanpa mobil dinas, tanpa risiko reshuffle. Kabinet paling kebal perombakan: tak ada yang bisa mencopot jabatan yang tidak pernah diserahkan.
Figur publikZainal Arifin Mochtar
- Akademisi
- Pakar hukum tata negara
Prof Uceng tidak punya kantor di Istana, tapi laporan kinerjanya paling rutin. Juni soal dompet presiden, Juli soal KPK, Agustus soal MBG, September soal utang MK, November soal pesawat. Kementerian mana pun iri melihat ketepatan waktunya.
Figur publikDato Sri Tahir
- Pengusaha
- Filantropis
Dalam setahun Dato Sri Tahir naik dari peringkat sembilan ke peringkat lima orang terkaya Indonesia. Surat pelantikannya untuk Wantimpres butuh dua tahun. Satu urusan diproses dengan kecepatan dolar, satunya lagi dengan kecepatan stempel.
Figur publikPutri Tanjung
- Pengusaha
Putri Tanjung pernah minta naik gaji dan ditolak. Alasannya, perusahaan itu nanti juga jadi miliknya. Jutaan karyawan Indonesia ditolak naik gaji dengan alasan efisiensi. Putri ditolak dengan alasan warisan.