Meutya Hafid
Menteri Komunikasi dan Digital RI (2024-sekarang)
Mantan jurnalis televisi dan politikus Partai Golkar yang pernah memimpin Komisi I DPR. Menjabat Menteri Komunikasi dan Digital di Kabinet Merah Putih dan mengawal penerapan PP Tunas soal perlindungan anak di ruang digital.
RoastingJuni 2024, sebagai Ketua Komisi I, Meutya Hafid menyebut cadangan data PDNS yang cuma 2 persen sebagai kebodohan saja. Maret 2026, sebagai menteri, dia mengumumkan baru dua platform yang patuh PP Tunas sehari sebelum aturannya berlaku. Kursinya berganti, angka dua tetap setia mengikuti.
Rekam jejaknya penuh tombol jeda. Oktober 2025 tanda daftar TikTok dibekukan. Januari 2026 Grok diblokir, Indonesia jadi negara pertama di dunia yang melakukannya. Juni, saat Instagram tersendat pas demo mahasiswa, dia menegaskan itu bukan ditutup karena gangguannya terjadi sampai Amerika dan Eropa. Kalau aplikasi mati saat demo, warga kini punya dua kemungkinan: diblokir, atau sedang sial berjamaah dengan dunia.
PP Tunas menunda akses anak ke platform berisiko sampai usia 16 tahun, dan sanksinya untuk platform, bukan anak atau orang tua. Sehari sebelum berlaku, baru dua platform yang patuh. Anak-anak diminta sabar menunggu umur 16. Platformnya ternyata juga masih menunggu akil balig.
Januari 2026 dia melaporkan PNBP Komdigi 2025 tembus Rp29 triliun, 116 persen dari target. Sinyal di desa boleh putus nyambung, setoran ke kas negara tidak pernah kehilangan jaringan.
Oktober dia menegaskan Komdigi tidak menurunkan konten karhutla dan meminta platform transparan soal algoritma. November laporan SAFEnet dan Remotivi menyebut 94 dari 127 kasus, dan Komdigi mengaku belum bisa mengidentifikasi kasus-kasusnya. Pekan itu juga dia berpidato bahwa ruang redaksi tidak boleh dikendalikan algoritma. Dulu dia marah karena cadangan data cuma 2 persen. Kini 127 kasus menunggu dicocokkan, dan cadangannya belum ketemu.
Penilaian redaksi
Perlindungan anak digital
PP Tunas menyasar platform, bukan anak atau orang tua. Arahnya jelas.
Produktivitas bantahan
Demo dibantah, karhutla dibantah. Konsistensinya patut dicontoh juru bicara mana pun.
Kepercayaan warganet
Tiap ada demo dan aplikasi lemot, curiganya langsung ke Komdigi. PR-nya masih tebal.
Nyali hadapi Big Tech
Platform disuruh transparan soal algoritma. Raksasa juga bisa disuruh menjelaskan diri.
Rekam jejak
Setiap fakta di bawah diambil dari pemberitaan media yang disebutkan. Kalimat di balon hijau adalah cuitan redaksi.
- 01
Dalam peluncuran sebuah media di Jakarta, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan ruang redaksi media massa harus tetap memegang kendali dalam menentukan pemberitaan di tengah besarnya pengaruh algoritma platform digital global. (Kompas TV)
Cuitan redaksiAlgoritma platform global dilarang mengatur ruang redaksi. Jabatan itu tetap dipegang rapat redaksi yang kurang tidur dan kopi sachet.
- 02
Menanggapi laporan SAFEnet dan Remotivi soal dugaan penurunan konten kritik karhutla di media sosial, Komdigi menyatakan siap mencocokkan data. Angka 74 persen dalam laporan itu merujuk pada 94 dari 127 kasus, tapi Komdigi mengaku belum bisa mengidentifikasi kasus-kasusnya. (detikInet)
Cuitan redaksiKementerian yang mengurus data seluruh republik mengaku belum bisa menemukan 94 kasus di datanya sendiri. Semoga KTP kita tidak disimpan di laci yang sama.
- 03
Di tengah isu shadowban konten kebakaran hutan dan lahan, Meutya menegaskan tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Komdigi, dan meminta platform digital lebih transparan soal cara algoritma menyebarkan informasi. (detikInet)
Cuitan redaksiBantahan kesekian tahun ini. Kalau dikumpulkan, bisa terbit jadi buku saku edisi terbatas.
- 04
Menkomdigi Meutya Hafid membantah Instagram ditutup ketika layanan itu terganggu bertepatan dengan demo mahasiswa. Ia menyebut gangguan terjadi di banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. (Okezone)
Cuitan redaksiInternet kita memang punya bakat drama, tumbangnya selalu pas momen penting. Komdigi cuma kebagian peran tertuduh.
- 05
Menjelang PP Tunas efektif berlaku pada 28 Maret 2026, Menkomdigi Meutya Hafid menyebut baru dua platform media sosial yang mematuhi ketentuan aturan perlindungan anak di ruang digital itu. (Antara)
Cuitan redaksiBaru dua yang patuh sehari sebelum aturan berlaku. Platform digital ternyata punya kebiasaan yang sama dengan mahasiswa: mengerjakan tugas di malam tenggat.
- 06
Meutya menegaskan PP Tunas menunda akses anak ke platform berisiko tinggi hingga usia 16 tahun, bukan melarang anak memakai internet, dan sanksinya dijatuhkan kepada platform, bukan anak atau orang tua. (detikInet)
Cuitan redaksiBukan larangan, cuma penundaan. Istilah yang sama dipakai anak kos waktu ditagih utang.
- 07
Menkomdigi Meutya Hafid menyebut Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Komunikasi dan Digital pada 2025 mencapai Rp29 triliun, melampaui target sekitar Rp25 triliun atau 116,04 persen dari target. (detikInet)
Cuitan redaksiTarget terlampaui 116 persen. Kalau sinyal di pelosok bisa ikut melampaui target, warga desa juga siap mengucapkan selamat.
- 08
Kemkomdigi memutus akses sementara aplikasi chatbot AI Grok milik X untuk melindungi warga dari konten deepfake seksual tanpa persetujuan. Antara menyebut langkah itu menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang memblokir sementara Grok. (Antara)
Cuitan redaksiLembah Silikon sibuk berlomba membuat AI paling pintar. Jakarta cukup puas jadi juara dunia mencabut colokannya duluan.
- 09
Komdigi, lewat Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, membekukan sementara tanda daftar PSE TikTok karena platform itu hanya memberi data parsial soal aktivitas TikTok Live selama unjuk rasa 25-30 Agustus 2025, termasuk data monetisasi dan nilai gift. (Katadata)
Cuitan redaksiData siaran langsung demo diminta selengkap-lengkapnya, sampai jumlah gift. Kementerian digital tampaknya lebih penasaran pada saweran saat demo daripada isi tuntutannya.
- 10
Menkomdigi Meutya Hafid terisak saat meminta maaf kepada warga di Cilincing, Jakarta Utara, karena ada pegawai kementeriannya yang terseret kasus judi online. Hingga 11 November 2024 polisi menetapkan 18 tersangka, 10 di antaranya dari Komdigi. (Antara)
Cuitan redaksiBaru tiga minggu menjabat, sudah harus minta maaf untuk perkara yang tersangkanya sebagian dari kantor sendiri. Ganti nama kementerian ternyata tidak otomatis ganti isi.
- 11
Dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menkominfo dan Kepala BSSN soal serangan ransomware ke PDNS 2, Ketua Komisi I Meutya Hafid menilai data di Batam yang hanya 2 persen tidak bisa disebut cadangan, sehingga masalahnya bukan tata kelola melainkan 'kebodohan saja'. (Investortrust)
Cuitan redaksiEmpat bulan setelah menyemprot soal cadangan data, beliau sendiri yang jadi menteri urusan digital. Internet tidak pernah lupa kutipan, dan sekarang urusan server ikut pindah ke meja Ibu.
Politikus & pejabat lainnya
Lihat semua
PolitikusAhmad Riza Patria
- Politikus
- Wakil menteri
Ahmad Riza Patria pernah membeberkan harga sumur resapan Jakarta, termahal Rp 13,2 juta. Kini ia mengajak orang pulang ke desa, tempat air meresap tanpa perlu anggaran.
PolitikusDino Patti Djalal
- Diplomat
- Pendiri FPCI
Dino Patti Djalal pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri, yang menurut Seskab Teddy cuma tiga bulan. Setelah itu ia mengomentari kebijakan luar negeri tanpa jeda, jabatan yang tidak punya masa berakhir.
PolitikusHatta Rajasa
- Politikus
- Mantan menteri
Hatta Rajasa kini Wakil Ketua Wantimpres dan berjanji silence soal isi setiap nasihat ke presiden. Janji yang aman: pada 2011 ia disebut ikut kaget oleh cuti bersama pemerintahannya sendiri, jadi menjaga informasi memang sudah bakatnya.
PolitikusTeten Masduki
- Aktivis
- Politikus
- Menteri
Teten Masduki pernah harus mengumumkan bahwa pemerintah tidak melarang thrifting, yang dilarang cuma penyelundupan pakaian bekas. Larangan yang butuh pernyataan tambahan untuk menjelaskan apa yang tidak dilarang.
PolitikusEmil Dardak
- Wakil Gubernur
- Politikus
Emil Dardak pernah menjebol tembok kelas sekolah di Trenggalek demi belajar ala Oxford. Banyak pejabat bicara soal membuka sekat. Emil yang paling harfiah. Begitu ada sekat antara murid dan masa depan, ia tidak mengirim surat edaran, ia mengirim palu.
PolitikusOnce Mekel
- Penyanyi
- Politikus
- Penulis Lagu
Once Mekel pernah menegaskan cuma akan menyanyikan satu lagu Dewa 19 di panggung, itu pun dengan membayar royalti lewat lembaga resmi. Sekarang ia duduk di DPR dan ikut mengurus aturan royalti. Dari peserta yang patuh aturan, naik jadi panitia aturan.