Cangkeman: Berani Bicara Itu Baik!
Masuk
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
  • SAYA AKAN LAWAN!
Nusron Wahid
Foto: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, domain publik, via Wikimedia Commons

Nusron Wahid

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Kabinet Merah Putih sejak Oktober 2024. Sebelumnya lama berkiprah sebagai politikus Partai Golkar dan anggota DPR.

Roasting

Nusron Wahid dipecat Golkar pada 2014 karena mendukung Jokowi, bukan Prabowo. Sekarang ia Menteri ATR di kabinet Prabowo. Dalil agraria favoritnya bilang yang lebih dulu biasanya lebih benar, tapi untuk urusan kursi, yang datang belakangan pun bisa dapat sertifikat.

Agustus 2025 ia minta maaf atas ucapan viral soal tanah telantar milik negara, dan mengaku sebagian disampaikan dalam konteks bercanda. Menteri pertanahan bercanda soal tanah, di negara yang sengketa lahannya sering lebih awet dari pemiliknya. Lelucon paling berisiko di kabinet: salah sedikit, punchline-nya bisa dibalik nama.

Soal sengketa lahan di Makassar ia menyebut Jusuf Kalla lebih dulu memiliki tanah itu, dan yang lebih dulu biasanya 70 persen lebih benar, tapi tidak menjamin. Hukum agraria versi Nusron punya persentase seperti prakiraan cuaca. Sisa 30 persennya ladang nafkah para pengacara.

Sejak September 2025 ia menyetop layanan sertifikat di wilayah yang belum memenuhi kuota lahan pertanian pangan 87 persen. Akibatnya ia didemo berkali-kali oleh asosiasi pengembang, dan oleh Menteri PKP. Menteri didemo menteri. Rapat koordinasi kabinet resmi naik kelas menjadi aksi massa.

Juli 2026 ia menargetkan balik nama sertifikat rampung paling lama 10 hari dan mengancam notaris yang lamban. Moratoriumnya berjalan 14 bulan, balik nama dipaksa 10 hari. Di kementerian Nusron, waktu ternyata relatif: tergantung siapa yang lebih dulu datang, dan siapa yang lebih dulu berdemo.

Opini satir

Penilaian redaksi

  • Ketelitian juru ukur

    266 sertifikat pagar laut berada di luar garis pantai. Petanya jujur, juru ukurnya yang berenang terlalu jauh.

  • Pemilihan waktu bercanda

    Materi tanah milik negara gagal di depan publik, ditutup dengan konferensi pers permintaan maaf.

  • Teori hukum agraria

    Yang duluan punya 70 persen lebih benar. Dalil yang lebih mirip prakiraan cuaca daripada asas hukum.

  • Kecepatan layanan

    Balik nama maksimal 10 hari. Notaris kini bekerja dengan stopwatch di samping stempel.

Fakta bersumber

Rekam jejak

Setiap fakta di bawah diambil dari pemberitaan media yang disebutkan. Kalimat di balon hijau adalah cuitan redaksi.

  1. 01

    Saat membuka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan 2026, Nusron mengusulkan kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus penanganan, serta rakor digelar berjenjang hingga melibatkan kepala desa. (Kompas.com)

    Cuitan redaksi

    Sawah jadi perumahan sekarang resmi masuk daftar kejahatan. Sawah-sawah yang sudah jadi ruko cuma bisa jadi saksi.

  2. 02

    Nusron Wahid mengaku berkali-kali didemo asosiasi pengembang dan Menteri PKP akibat moratorium layanan sertifikat tanah sejak 22 September 2025 di wilayah yang belum memenuhi kuota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 87 persen. (detikFinance)

    Cuitan redaksi

    Didemo pengembang itu wajar. Didemo sesama menteri, itu rapat koordinasi yang lupa dijadwalkan.

  3. 03

    Nusron menargetkan proses balik nama sertifikat tanah selesai maksimal 10 hari mulai Agustus 2026 dan mengancam sanksi tegas bagi notaris atau PPAT yang menyebabkan keterlambatan, karena masih ada AJB yang selesai hingga 40 hari. (Okezone)

    Cuitan redaksi

    Dari 40 hari ke 10 hari. Notaris kini merasakan tekanan yang selama ini cuma dikenal ojol saat orderan makanan.

  4. 04

    Di Palangka Raya, Nusron meminta kepala daerah se-Kalimantan Tengah memutakhirkan data sertifikat tanah terbitan 1961 sampai 1971, karena sebagian tidak mencantumkan letak batas dan berpotensi memicu tumpang tindih kepemilikan. (Kompas.com)

    Cuitan redaksi

    Sertifikat tanpa batas. Puitis untuk lagu cinta, bencana untuk urusan pagar tetangga.

  5. 05

    Soal sengketa lahan di Tanjung Bunga, Makassar, Nusron menyebut Jusuf Kalla lebih dulu memiliki lahan itu, namun menegaskan hal tersebut tidak otomatis berarti JK benar. Menurutnya, yang lebih dulu biasanya 70 persen lebih benar, tapi tidak menjamin. (Kompas.com)

    Cuitan redaksi

    Asas hukum baru: siapa cepat, dia 70 persen benar. Sisa 30 persennya silakan tanya ke pengadilan.

  6. 06

    Nusron Wahid meminta maaf atas pernyataannya yang viral soal tanah telantar milik negara. Ia menjelaskan yang dimaksud adalah tanah HGU dan HGB terbengkalai, bukan sawah atau pekarangan warga, dan mengakui sebagian ucapannya disampaikan dalam konteks bercanda. (Okezone)

    Cuitan redaksi

    Satu-satunya lawakan yang membuat penonton pulang dan memeriksa sertifikat rumah.

  7. 07

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyatakan 266 sertifikat HGB dan SHM di area pagar laut pesisir utara Kabupaten Tangerang berada di luar garis pantai, lalu membatalkan statusnya dan memeriksa petugas juru ukur serta pejabat yang mengesahkannya. (Antara)

    Cuitan redaksi

    Sertifikat tanah untuk laut. Ikan di pantura sempat punya tetangga berstatus hak guna bangunan.

  8. 08

    DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie memecat Nusron Wahid bersama Poempida dan Agus Gumiwang karena mendukung Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014, berbeda dengan keputusan partai yang mendukung Prabowo-Hatta Rajasa. (Antara)

    Cuitan redaksi

    Dipecat karena tidak mendukung Prabowo, kini menteri di kabinet Prabowo. Sengketa politik yang tuntas tanpa perlu pengadilan pertanahan.

Politikus & pejabat lainnya

Lihat semua
Ahmad Riza PatriaPolitikus

Ahmad Riza Patria

  • Politikus
  • Wakil menteri

Ahmad Riza Patria pernah membeberkan harga sumur resapan Jakarta, termahal Rp 13,2 juta. Kini ia mengajak orang pulang ke desa, tempat air meresap tanpa perlu anggaran.

Dino Patti DjalalPolitikus

Dino Patti Djalal

  • Diplomat
  • Pendiri FPCI

Dino Patti Djalal pernah menjabat Wakil Menteri Luar Negeri, yang menurut Seskab Teddy cuma tiga bulan. Setelah itu ia mengomentari kebijakan luar negeri tanpa jeda, jabatan yang tidak punya masa berakhir.

Hatta RajasaPolitikus

Hatta Rajasa

  • Politikus
  • Mantan menteri

Hatta Rajasa kini Wakil Ketua Wantimpres dan berjanji silence soal isi setiap nasihat ke presiden. Janji yang aman: pada 2011 ia disebut ikut kaget oleh cuti bersama pemerintahannya sendiri, jadi menjaga informasi memang sudah bakatnya.

Teten MasdukiPolitikus

Teten Masduki

  • Aktivis
  • Politikus
  • Menteri

Teten Masduki pernah harus mengumumkan bahwa pemerintah tidak melarang thrifting, yang dilarang cuma penyelundupan pakaian bekas. Larangan yang butuh pernyataan tambahan untuk menjelaskan apa yang tidak dilarang.

Emil DardakPolitikus

Emil Dardak

  • Wakil Gubernur
  • Politikus

Emil Dardak pernah menjebol tembok kelas sekolah di Trenggalek demi belajar ala Oxford. Banyak pejabat bicara soal membuka sekat. Emil yang paling harfiah. Begitu ada sekat antara murid dan masa depan, ia tidak mengirim surat edaran, ia mengirim palu.

Once MekelPolitikus

Once Mekel

  • Penyanyi
  • Politikus
  • Penulis Lagu

Once Mekel pernah menegaskan cuma akan menyanyikan satu lagu Dewa 19 di panggung, itu pun dengan membayar royalti lewat lembaga resmi. Sekarang ia duduk di DPR dan ikut mengurus aturan royalti. Dari peserta yang patuh aturan, naik jadi panitia aturan.

Feedback

Nemu error, punya ide, mau protes, atau sekadar kasih semangat? Tulis saja. Redaksi membaca semuanya.