
Supratman Andi Agtas
Menteri Hukum Republik Indonesia; politikus Partai Gerindra
Politikus Partai Gerindra asal Soppeng, Sulawesi Selatan, yang menjabat Menteri Hukum. Sebelumnya ia Ketua Badan Legislasi DPR RI dan ditunjuk sebagai Menkumham pengganti Yasonna Laoly pada reshuffle Agustus 2024.
RoastingMenteri Hukum Supratman Andi Agtas pernah berkata hampir semua presiden pernah memberi amnesti, hampir. Kata hampir itu pasal karet versi mini: muat di mana saja, dan tidak pernah dihukum.
Kementeriannya sedang mengejar digitalisasi penuh 100 persen untuk 470 jenis layanan. Cita-citanya mulia. Tinggal menunggu hari ketika permohonan paspor juga bisa kirim bukti transfer dan lupa kata sandi.
Ia juga menggratiskan 19 layanan pencatatan hak cipta. Seniman akhirnya punya satu hal yang tidak pernah mereka dapat dari royalti: tarif nol rupiah.
Ketika skor Indeks Negara Hukum turun, ia bertanya balik: kebebasan apa sekarang, siapa yang dibatasi, semua media dan medsos boleh menyiarkan apa saja. Indeks itu, katanya, soal persepsi. Dengan logika ini rapor merah pun tinggal soal selera wali kelas.
RUU Perampasan Aset, yang disebut sudah punya draf pemerintah, jadi inisiatif DPR lewat kesepakatan politik, lalu disahkan mendahului janji 15 Desember. Draf lama, pemilik baru, jadwal dimajukan, dan tidak ada yang protes soal tenggat. Rasanya seperti arisan yang tiba-tiba dikocok sebelum waktunya.
Di sela itu ia masih sempat menegaskan anak hasil perkawinan campuran yang sudah punya SK kewarganegaraan tidak boleh sulit mengurus paspor. Menteri hukum menjelaskan hukum kepada loket yang seharusnya sudah paham. Seperti hampir semua kebijakan, ini juga hampir. Hukum yang baik memang butuh dua hal: pasal yang jelas dan loket yang membaca pasal itu.
Roasting-nya gimana?
Fakta singkat Supratman Andi Agtas
- Jabatan
- Menteri Hukum Republik Indonesia; politikus Partai Gerindra
- Profesi
- Politikus, Menteri Hukum
- Rekam jejak
- 8 fakta dari 4 media, 2024 sampai 2026
- Terakhir disorot
- 20 November 2026
- Diperbarui
- 22 November 2026
Penilaian redaksi
Ketepatan Kata Hampir
Hampir semua presiden, hampir. Presisi yang terukur persis sampai satu kata.
Digitalisasi Layanan
470 layanan paperless, paperless. Tinggal menunggu notifikasi OTP.
Penjelasan Indeks
Indeks turun, katanya soal persepsi. Rapor ditangani sebagai urusan selera.
Kecepatan Legislasi
UU Perampasan Aset rampung mendahului janji. Jadwal lain boleh iri.
Rekam jejak
Setiap fakta di bawah diambil dari pemberitaan media yang disebutkan. Kalimat di balon hijau adalah cuitan redaksi.
- 01
Supratman menegaskan anak hasil perkawinan campuran yang sudah memperoleh SK kewarganegaraan Indonesia seharusnya tidak sulit mengurus paspor dan NIK, dan meminta Dirjen Tata Negara berkoordinasi dengan Dukcapil dan Imigrasi. (Kompas)
Cuitan redaksiKata harusnya adalah kata paling jujur di birokrasi. Ia mengakui bahwa kenyataannya sedang tidak ikut harusnya.
- 02
Supratman menyatakan UU Perampasan Aset yang baru disahkan bersama DPR bertujuan meminimalkan korupsi, terorisme, hingga judi online, dan DPR menyelesaikan RUU itu mendahului janji 15 Desember 2026. (Kompas)
Cuitan redaksiTenggat Desember rampung di November. Pemerintah bisa tersenyum, apalagi kalau ada yang mau mengajari jadwal lain cara melakukannya.
- 03
Menanggapi turunnya skor Indeks Negara Hukum Indonesia, Supratman mengatakan tidak ada yang dibatasi dan semua media serta medsos boleh menyiarkan apa saja, serta menyebut indeks sangat bergantung pada persepsi. (Tribunnews)
Cuitan redaksiSkor turun dijawab dengan pertanyaan balik. Cara ini sudah dipakai murid sejak SD dan jarang menaikkan nilai.
- 04
Menteri Hukum Supratman mengumumkan tarif nol rupiah untuk 19 layanan pencatatan hak cipta di bidang sains, seni, dan sastra setelah Kementerian Keuangan menyetujui usulan penyesuaian tarif. (Antara)
Cuitan redaksiPencipta lagu, novelis, dan pengembang game akhirnya mendapat sesuatu yang rutin mereka tunggu dari royalti: angka nol.
- 05
Supratman menyebut Kementerian Hukum menyiapkan digitalisasi penuh 100 persen pada 470 jenis layanan publik per 1 Oktober 2026. (Antara)
Cuitan redaksi470 layanan pindah ke layar ponsel. Semoga yang pertama dipindah bukan antrean, tapi pesan galat yang sama.
- 06
Supratman mengatakan pemerintah sudah punya draf RUU Perampasan Aset, tetapi berdasarkan kesepakatan politik RUU itu kini menjadi usul inisiatif DPR, dan pemerintah menunggu serta siap membahasnya bersama DPR. (Detik)
Cuitan redaksiDrafnya sudah ada, tapi yang memegang bola sekarang pihak lain. Kementerian hukum bertugas menunggu dengan wajah siap.
- 07
Menkum Supratman menyatakan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi adalah hak prerogatif presiden, siapa pun presidennya, dan hampir semua presiden pernah memberi amnesti, saat menanggapi keputusan presiden soal amnesti dan abolisi. (Detik)
Cuitan redaksiHampir semua presiden, hampir, mungkin semua. Tiga tingkat kepastian dalam satu kalimat, dan semuanya menjauh dari pastinya.
- 08
Menkumham Supratman Andi Agtas bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Jakarta dan berkomitmen memberi dukungan penuh bagi capaian olahraga, termasuk langkah naturalisasi Timnas menuju Piala Dunia 2026. (Antara)
Cuitan redaksiKementerian yang biasa mengurus berkas ternyata juga ikut mengurus mimpi. Kalau naturalisasi lancar, kelancarannya pasti bukan kebetulan, kata kementerian.
Tanya jawab
Siapa Supratman Andi Agtas?
Politikus Partai Gerindra asal Soppeng, Sulawesi Selatan, yang menjabat Menteri Hukum. Sebelumnya ia Ketua Badan Legislasi DPR RI dan ditunjuk sebagai Menkumham pengganti Yasonna Laoly pada reshuffle Agustus 2024.
Apa jabatan Supratman Andi Agtas sekarang?
Per November 2026, Supratman Andi Agtas tercatat sebagai Menteri Hukum Republik Indonesia; politikus Partai Gerindra.
Apa saja kontroversi dan momen penting Supratman Andi Agtas?
20 November 2026: Supratman menegaskan anak hasil perkawinan campuran yang sudah memperoleh SK kewarganegaraan Indonesia seharusnya tidak sulit mengurus paspor dan NIK, dan meminta Dirjen Tata Negara berkoordinasi dengan Dukcapil dan Imigrasi. 20 November 2026: Supratman menyatakan UU Perampasan Aset yang baru disahkan bersama DPR bertujuan meminimalkan korupsi, terorisme, hingga judi online, dan DPR menyelesaikan RUU itu mendahului janji 15 Desember 2026. 26 Oktober 2026: Menanggapi turunnya skor Indeks Negara Hukum Indonesia, Supratman mengatakan tidak ada yang dibatasi dan semua media serta medsos boleh menyiarkan apa saja, serta menyebut indeks sangat bergantung pada persepsi.
Kapan Supratman Andi Agtas terakhir jadi sorotan?
20 November 2026. Supratman menegaskan anak hasil perkawinan campuran yang sudah memperoleh SK kewarganegaraan Indonesia seharusnya tidak sulit mengurus paspor dan NIK, dan meminta Dirjen Tata Negara berkoordinasi dengan Dukcapil dan Imigrasi. (Kompas)









