Senin Nanti Jember Demo, dan Tidak Ada yang Bisa Pura-pura Tidak Dengar

Bayangkan jam sebelas malam di sebuah desa di Jawa Timur.

Gelas di rak dapur mulai bergeser sendiri. Kaca jendela bergetar halus, seperti sedang menggigil. Anjing tetangga berhenti menggonggong karena tahu dia kalah suara. Lalu dari tikungan muncul lampu LED warna-warni, disusul dinding speaker setinggi rumah di atas bak truk. Bass pertama jatuh. Dan dalam sekejap, satu kampung berubah jadi subwoofer raksasa.

Itulah sound horeg. "Horeg" dalam bahasa Jawa artinya bergetar. Jarang ada benda di negeri ini yang namanya sejujur itu.

Senin, 16 November 2026, sekitar 200 pemilik sound system di Jember berencana turun ke jalan, dengan perkiraan massa sampai 5.000 orang. Tuntutannya pendek. Silakan diatur, asal jangan dilarang total. Kalau mereka sampai membawa armadanya, ini akan jadi demonstrasi pertama dalam sejarah Indonesia di mana pejabat tidak bisa beralasan suaranya tidak sampai ke atas.

Sudut Kanan: Surat Cinta yang Minta Putus

Penantang pertama datang dengan senjata paling tua di dunia, yaitu kertas. MUI Jember bersama tokoh agama, aktivis, serta pemerhati sosial dan lingkungan mengirim surat ke Bupati. Judulnya "Surat Cinta untuk Bupati Jember". Isinya meminta sound horeg dihentikan.

Surat cinta yang isinya minta berhenti. Hanya di Indonesia surat putus bisa diberi judul semanis itu.

Tapi jangan salah, amunisinya tajam. Bisingnya mengganggu kesehatan dan pikiran. Getarannya bisa membuat bangunan retak. Arak-arakannya menutup jalan utama. Pakar THT menyebut suara sound horeg bisa mencapai 120 sampai 135 desibel, sementara ambang nyeri telinga manusia ada di sekitar 120 desibel. Jadi sound horeg tidak berhenti di batas sakit. Dia justru start dari situ, lalu ngegas.

Di Gresik, sedekah bumi yang diramaikan sound horeg juga panen protes, mulai dari iuran Rp1,5 juta, sampah yang berserakan, sampai jadwal yang molor. Sedekahnya mungkin diterima langit. Sampahnya diterima warga.

Sudut Kiri: Orang-orang yang Hidup dari Getaran

Lawannya bukan gerombolan pembuat onar. Ketua Jember Sound System Community, Arif Sugiartani, bicaranya justru adem, jauh lebih adem dari barang yang dia bela. "Sejak awal kami sampaikan bahwa kami menghormati siapa pun yang tidak setuju terhadap kegiatan sound horeg di Jember," katanya. Mereka cuma menolak pelarangan total, karena persewaan sound system menghidupi banyak tenaga kerja, kru teknis, dan pelaku UMKM.

Dan di sini orang kota sering lupa satu hal. Sound horeg adalah festival musik rakyat yang dibiayai rakyat sendiri. Tidak ada tiket jutaan rupiah. Tidak ada presale yang ludes dalam tiga menit. Tidak ada war tiket sampai server tumbang. Warga patungan, truk datang, satu kampung joget sampai subuh. Buat banyak desa, inilah satu-satunya festival yang bisa dibeli pakai iuran.

Masalahnya, ketika satu kampung joget, kampung sebelah tidak bisa tidur. Dua-duanya warga. Dua-duanya bayar pajak. Dan udara yang digetarkan bass itu bukan milik siapa-siapa.

Wasit Masuk Ring, Bawa Penggaris

Pemerintah Kabupaten Jember akhirnya turun tangan. Bupati Muhammad Fawait atau Gus Fawait berjanji mempertemukan semua pihak, dari warga yang keberatan, ulama, sampai pengusaha sound system. "Semua, akan kita undang ke Pemkab Jember," katanya.

Saya sungguh menantikan rapat itu. Saya cuma berharap petugas di pintu masuk memeriksa tas peserta dengan teliti. Bukan mencari senjata tajam, tapi subwoofer portabel.

DPRD Jember lewat Komisi A juga sedang menggodok Raperda Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Usulannya membatasi jumlah subwoofer, mengatur jam kegiatan, dan menyiapkan sanksi. Akhirnya bangsa ini punya peraturan daerah yang menghitung subwoofer satu per satu. Tapi saya kenal bangsa saya. Kalau jumlahnya dibatasi, jangan kaget kalau musim depan yang membesar adalah ukurannya.

Plot Twist dari Jakarta

Setiap pertandingan besar butuh momen yang bikin penonton berdiri dari kursi. Di saga sound horeg, momen itu justru datang dari pejabat pusat.

Tanggal 23 September 2026, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menulis di akun Threads pribadinya bahwa hak cipta sound horeg dicabut oleh Kementerian Hukum. Orang-orang sudah siap bersorak atau mengamuk, tergantung kubunya. Dua minggu kemudian, 7 Oktober, beliau meluruskan.

"Nggak, karena memang tidak jadi. Hak ciptanya nggak pernah diterbitkan."

Jadi negara sempat mengumumkan pencabutan sesuatu yang tidak pernah diberikan. Ini level tertinggi dari drama percintaan. Memutuskan hubungan dengan orang yang tidak pernah dipacari, lalu mengumumkannya di media sosial.

Urusan royalti pun menggantung sejak tahun lalu. DJKI sudah mengingatkan bahwa pertunjukan komersial yang memutar lagu orang wajib mengurus izin dan membayar royalti. Band Tipe-X sampai bercanda soal lagu mereka yang sering diputar di sound horeg, apakah perlu ditagih royaltinya. Sampai sekarang belum ada jawaban yang serius. Saya paham kenapa. Belum lahir petugas LMKN yang cukup berani berdiri di depan truk itu sambil menyodorkan kuitansi.

Yang Sebenarnya Diperebutkan

Kalau semua kebisingan ini dikupas, yang tersisa bukan soal musik. Ini soal siapa yang berhak atas ruang bersama, yaitu jalan raya, udara, dan jam tidur orang lain. Selama aturannya kosong, yang menang selalu yang paling keras. Dan kali ini, maksud saya benar-benar secara harfiah.

Sound horeg tidak perlu dimusuhi. Dia cuma butuh tombol volume yang dipegang orang yang masih bisa mendengar tetangganya. Jam main yang jelas. Rute yang tidak memblokir ambulans. Batas desibel yang diukur pakai alat, bukan pakai perasaan. Hal-hal membosankan seperti itulah yang membuat dua kampung tetap bisa bertetangga setelah truknya pulang.

Senin nanti, semoga aspirasi mereka didengar. Kalau soal terdengar, sampai kecamatan sebelah pun pasti terdengar.