Said Didu
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, pengamat dan pengkritik kebijakan pemerintah
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN dan mantan staf khusus Menteri ESDM yang dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah lewat media sosial dan podcast. Ia rajin menyoal utang negara, BUMN, dan Proyek Strategis Nasional PIK 2.
RoastingSaid Didu mencuit bahwa 47 persen pendapatan negara 2020 dipakai membayar utang, dan Staf Khusus Menteri Keuangan membalas bahwa rasio terbarunya 34,47 persen. Debat aritmetika paling sopan: kedua pihak sepakat ada utang, beda soal berapa yang harus disesali.
Januari 2025 dia meminta Presiden Prabowo meninggalkan PIK 2 warisan Jokowi, dengan alasan proyek strategis harus melewati studi kelayakan, AMDAL, dan analisis manfaat ekonomi. Daftar syaratnya selengkap daftar belanja, dan setiap barang tampaknya selalu habis di rak.
November 2025 dia ikut walk out dari audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri di PTIK, sebagai solidaritas kepada peserta yang diminta tidak berbicara. Rapat yang peserta bicaranya dibatasi dan penontonnya memilih keluar: diskusi yang sukses secara akustik.
Oktober 2026 dia menolak survei yang menyandingkan kinerja Wapres dengan Presiden, karena wakil presiden tidak punya kewenangan mandiri mengeksekusi kebijakan. Argumennya rapi. Dengan logika yang sama, pengamat yang tidak punya kewenangan mengeksekusi apa pun juga aman dari survei kinerja.
November 2026 Golkar mensomasi pernyataannya di podcast soal dugaan penyadapan Presiden, dan dia menilai somasi itu salah alamat dan salah substansi, serta menyatakan tidak pernah menyebut nama Bahlil. Dua kesalahan dalam satu surat. Selisih 47 dengan 34,47 saja sudah 12 poin, tapi urusan somasi ini, menurutnya, selisihnya hanya dua: alamat dan substansi.
Penilaian redaksi
Debat di kolom balasan
Adu data utang dengan staf khusus Menkeu lewat cuitan. Sidang paripurna versi 280 karakter.
Kritik proyek strategis
Minta PSN PIK 2 ditinggalkan karena kurang kajian. Kajian kritiknya cukup satu sesi wawancara.
Metodologi statistik
Mengoreksi survei yang menyandingkan Gibran dan Prabowo. Statistikawan paling galak di linimasa.
Menjawab somasi
Salah alamat dan salah substansi, katanya. Jawaban yang lebih ringkas dari surat somasinya.
Rekam jejak
Setiap fakta di bawah diambil dari pemberitaan media yang disebutkan. Kalimat di balon hijau adalah cuitan redaksi.
- 01
Menanggapi somasi terbuka Partai Golkar terkait pernyataannya dalam sebuah podcast soal kasus dugaan penyadapan Presiden, Said Didu menilai somasi itu salah alamat dan salah substansi, serta menyatakan tidak pernah menyebut nama Bahlil. (Kompas.com)
Cuitan redaksiDisomasi, dia membalas dengan peta: alamat yang benar adalah media dan Dewan Pers. Pengamat yang hafal rute birokrasi sampai ke loket terakhir.
- 02
Said Didu mengkritik lembaga survei yang menyandingkan kinerja Wakil Presiden Gibran dengan Presiden Prabowo, dengan alasan wakil presiden tidak memiliki kewenangan mandiri untuk mengeksekusi kebijakan negara. (Warta Ekonomi)
Cuitan redaksiMantan pejabat BUMN yang kini mengajar metodologi survei dari linimasa. Kuliah umum gratis, dosennya tidak pernah absen.
- 03
Said Didu termasuk tokoh yang ikut walk out bersama Refly Harun dari audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di PTIK, sebagai bentuk solidaritas kepada peserta yang diminta tidak berbicara. (Kompas.com)
Cuitan redaksiDiundang untuk memberi masukan, memilih memberi keluaran. Reformasi Polri pun mencatat masukan pertama berupa kursi kosong.
- 04
Said Didu meminta Presiden Prabowo meninggalkan Proyek Strategis Nasional PIK 2 warisan Presiden Jokowi, dengan alasan proyek strategis harus melalui studi kelayakan, AMDAL, dan analisis manfaat ekonomi. (Okezone)
Cuitan redaksiStudi kelayakan, AMDAL, analisis manfaat. Daftar syarat yang kalau dipakai untuk proyek di negeri ini, separuh pameran maket bakal tutup.
- 05
Said Didu diperiksa sekitar sembilan jam dengan 30 pertanyaan atas laporan dugaan penyebaran berita hoaks dan informasi yang menghasut, buntut kritiknya terhadap proyek strategis nasional PIK 2. Pelapornya Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang. (Kompas.com)
Cuitan redaksiDiperiksa atas laporan soal kritik PIK 2. Redaksi mencatat dengan netral dan menunggu prosesnya.
- 06
Said Didu mencuit bahwa sekitar 47 persen pendapatan negara pada 2020 digunakan untuk membayar utang. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membalas dengan menyebut Said terperangkap masa lalu dan rasio terbaru di angka 34,47 persen. (Okezone)
Cuitan redaksiSatu bawa data 2020, satu bawa data 2022. Debat utang negara yang akhirnya cuma sepakat soal satu hal: dua-duanya punya Twitter.
Figur publik lain lainnya
Lihat semua
Figur publikJimly Asshiddiqie
- Ahli hukum tata negara
- Akademisi
- Mantan Ketua MK
Jimly Asshiddiqie memimpin sidang etik yang mencopot Ketua MK, memimpin komisi yang mereformasi Polri, dan kini ditanya soal kursi wakil presiden yang kosong. Daftar pekerjaannya bukan CV, itu tumpukan urusan yang ditinggalkan orang lain.
Figur publikHaji Isam
- Pengusaha
- Pemilik Jhonlin Group
Haji Isam membeli jet Boeing seharga Rp1,24 triliun dengan kaos oblong. Aturan berpakaian transaksinya jelas: makin besar angka, makin pendek lengan.
Figur publikJusuf Hamka
- Pengusaha
- Anggota Wantimpres
Jusuf Hamka menagih negara Rp800 miliar selama bertahun-tahun. Oktober 2026 ia dilantik jadi penasihat presiden. Penagih utang itu akhirnya diajak duduk semeja oleh debiturnya.
Figur publikFeri Amsari
- Akademisi
- Pakar hukum tata negara
Feri Amsari menjabat Menteri Sekretaris Negara sejak Juli 2026. Tanpa pelantikan, tanpa mobil dinas, tanpa risiko reshuffle. Kabinet paling kebal perombakan: tak ada yang bisa mencopot jabatan yang tidak pernah diserahkan.
Figur publikZainal Arifin Mochtar
- Akademisi
- Pakar hukum tata negara
Prof Uceng tidak punya kantor di Istana, tapi laporan kinerjanya paling rutin. Juni soal dompet presiden, Juli soal KPK, Agustus soal MBG, September soal utang MK, November soal pesawat. Kementerian mana pun iri melihat ketepatan waktunya.
Figur publikDato Sri Tahir
- Pengusaha
- Filantropis
Dalam setahun Dato Sri Tahir naik dari peringkat sembilan ke peringkat lima orang terkaya Indonesia. Surat pelantikannya untuk Wantimpres butuh dua tahun. Satu urusan diproses dengan kecepatan dolar, satunya lagi dengan kecepatan stempel.